Ujian Berat Pemimpin Indonesia Pasca Pemilu 2014

Di tengah maraknya warna-warni bendera kontestan pemilu legislatif, ada satu cerita sedih dari ujung Barat tanah air Indonesia. Tepatnya ibukota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Banda Aceh. Kisah hampa seorang gadis Raisa Kamila yang menolak jadi Indonesia. Dengan bahasa yang sangat tertata, ia bercerita betapa Indonesia yang dilihat di layar kaca, dibaca dalam beragam buku sejarah, didengar dari celoteh teman-teman sebaya dan entah apa lagi, tak membuatnya merasa jatuh cinta kepada tanah lahirnya. Nada kecewa begitu dalam, seolah tak ada harapan lagi untuk menjadi Indonesia. Pihak yang menjadi alasan kekecewaannya adalah pemerintah yang tak mampu menyejahterakan rakyatnya. 

 

Jika pandangan seorang gadis seperti Raisa mungkin masih dianggap emosional, maka gambaran anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dengan isi serupa tentu tak bisa dianggap remeh. Dalam satu alinea, beliau menuturkan hal sebagai berikut:

” Masyarakat di hampir seluruh wilayah negeri ini, terutama di daerah Timur dan Tengah, apalagi yang berada di sisi terdepan dan perbatasan, umumnya tidak merasakan jangkauan tangan pemerintah. Apalagi perhatian presiden. Sampai-sampai, sebagian besar penduduk mengatakan presiden mungkin lebih sibuk dengan dirinya sendiri atau hal besar di Jakarta dan mereka telah terbiasa oleh hal itu”.

 

Selain dua pandangan yang telah menjadi rahasia umum di atas, ada lagi sebuah hasil analisis dari mantan Kepala Badan Intelejen Strategis (BaIS) yang dengan gamblang menggambarkan betapa ringkihnya praktik hukum di Indonesia. Akibat dari ketidak-tegasan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya, semua proses dan hasil Pemilu baik legislatif maupun presiden batal demi UUD 1945. Kutipan panjangnya adalah :

 

Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

 

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

 

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI. Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Karena itu, TNI punya alasan kuat untuk melakukan kudeta konstitusional atas hasil Pemilu 2014

 

Kondisi faktual yang berlaku selama masa reformasi ini banyak memberi gambaran yang sangat jelas bahwa lembaga legislatif di semua tingkat kewilayahan seringkali menumbuhkan bibit perpecahan horisontal maupun vertikal. Cara atau praktik politik sekterian yang mendulukan kepentingan kelompok atau golongan selalu dipertontonkan dalam masa-masa pemilu seperti sekarang ini. Bahkan, banyak usaha melanggar hukum yang sengaja dihadirkan saat-saat kampanye legislatif maupun presiden dan kepala daerah. Misalnya melanggar aturan lalu lintas, melakukan perusakan lingkungan dengan memasang alat peraga kampanye di pepohonan dan sarana umum dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum di masa kampanye cenderung sangat rendah.

 

Gerakan reformasi yang seharusnya merupakan alasan kuat untuk mengembalikan posisi negara yang mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 akhirnya tak lebih sebagai wahana balas dendam. Praktik Ken Arok-isme yang berlumur darah justru dihidupkan lagi dari Senayan. Rasa tanggung jawab atas keutuhan negara Republik Indonesia tak lagi menjadi dasar berpijak dalam mengambil berbagai keputusan politik. Hal serupa juga terjadi di pemerintahan yang dikuasai oleh sekte-sekte politik. Akibatnya, cerita yang digambarkan oleh Raisa dan GKR Hemas dianggap angin lalu. 

 

Wajar sekali mantan Kepala BaIS memberi peringatan keras akan potensi pengambil-alihan paksa secara militer oleh TNI yang memiliki legitimasi kuat atas ancaman integritas negara-bangsa Indonesia. Dan jika ini yang terjadi, bukan hanya gerakan masyarakat madani (sipil) yang selama ini berusaha kuat agar tidak terjadi pengulangan atas kekuasan negara di tangan militer  mengutuk para politisi di DPR dan semua partai politik sebagai penghianat bangsa Indonesia. Tetapi segenap warga, khususnya yang selama ini merasa dianak-tirikan oleh beragam sebab. 

 

Pemilu kali ini bukan lagi ajang yang tepat untuk mengumbar syahwat politik seperti periode sebelumnya. Apatisme dan sinisme publik yang cenderung memuncak dalam beberapa tahun terakhir atas perilaku congkak, pongah dan biadab karena tak lagi mengindahkan aturan hukum positif dan khususnya etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat mungkin mencapai titik nadirnya pada pemilu kali ini. Masyarakat tak lagi bisa dibohongi dengan iklan-iklan politik yang narsistik dan memuakkan. Apalagi dengan iming-iming uang receh 10 – 100 ribu rupiah.     

 

 

Ancaman integritas kebangsaan kita sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah akibat praktik politik sektarian yang merajalela di semua lembaga negara. Sistem politik yang dibangun dan dilaksanakan pasca 1998 semakin menjauhkan dari semangat kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selain korupsi yang telah merebak ke segala sisi kehidupan dan berdampak negatif yang lebih luas serta strategis, banyak upaya sistematis lain yang nampaknya baru disadari setelah tingkat kerusakannya sangat tinggi. Wajar jika seorang Djuyoto Suntani meramalkan Indonesia akan pecah menjadi 17 bagian wilayah pada tahun 2015, apapun sebutannya. Gejalanya memang sudah nampak dan cenderung menguat.

 

Sebenarnya potensi disintegritas nasional telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Di masa revolusi, usaha kudeta pernah coba dilakukan oleh Batalyon 10 di ibukota RI saat itu, Yogyakarta. Beberapa saat kemudian muncul pemberontakan PKI di Madiun 1948, Angkatan Perang Ratu Adil di Sulawesi serta DI/TII di Jawa Barat dan sebagainya. Semua percobaan kudeta tadi gagal karena masih bisa diatasi dengan semangat revolusi kemerdekaan yang menyala. Sayangnya, ketika Indonesia mendapat kesempatan memperbaiki dirinya karena “ketiban rejeki” minyak bumi, para pemimpin saat itu (Orde Baru) justru tengah asyik dengan dirinya. Ketahanan nasional kita yang dibangun dengan fondasi kebinekaan justru dieliminasi dengan pendekatan militeristik yang melemahkan sendi-sendi dasar berkehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ujung Barat Indonesia padam karena dihantam tsunami 2004. Sementara itu, Organisasi Papua Merdeka di Ujung Timur justru masih menyala sampai sekarang. 

    

Masalah ketahanan nasional di masa reformasi justru kian dilemahkan oleh para penerima amanat. Yakni partai-partai politik yang lahir dari banyak peristiwa berdarah: Sabtu Kelabu (27 Juli 1995) di sekitar kantor pusat DPP PDI, Tragedi Trisakti serta Semanggi I dan II. Disebut hanya sebagai pegantian baju karena sebenarnya dilakukan para pemain lama yang berganti baju warna-warni. Tak ubahnya bunglon yang hidup dari benalu. 

 

Akibat terbesar dari praktik politik sektarian yang menghebat pada dasawarsa terakhir, semua unsur utama ketahanan nasional Indonesia kian melemah. Ketahanan ideologi negara yang berdasar Pancasila berusaha sekuat tenaga ingin diganti dengan ideologi yang mengatasnamakan agama oleh PKS dengan menyebar isu pemberlakuan kembali Piagam Jakarta, misalnya. Ketika isu ini tak mendapat respon positif dari umat muslim pada umumnya, mereka berubah haluan jadi nasionalis dengan menggandeng paduan suara kampanye PKS dari gereja Ende ??? Yang lebih hebat tentunya sikap koepig ( ndableg /tambeng – Jawa) seorang Ansory Siregar yang masih bersikukuh menjegal #RUUKepalangmerahan dengan terus berupaya memasukkan hal-hal yang bertentangan dengan tatanan (konstruksi) hukum nasional dan etika pergaulan internasional. 

Bencana dan Bancinya Para Pemimpin

Gambar

Bencana memang bukan kuasa manusia untuk mengaturnya. Sebagai mahluk yang diberi anugerah lebih dibanding mahluk lain, manusia dilengkapi dengan akal dan hati nurani. Jika akal tak mampu lagi menjangkau rahasiaNya dibalik segala peristiwa di jagad raya ini, hati nurani mestinya yang mengemuka. Itulah sejatinya kehidupan.

Indonesia sudah lama sekali dikenal sebagai wilayah rawan bencana. Alam yang beraneka rupa di satu sisi mengundang pesona, dan sebaliknya menyimpan potensi kerusakan yang sulit diatasi jika terjadi. Selain dilintasi jalur gunung berapi yang membujur di sepanjang kepulauan besar dan kecil, di atas atau dibawah permukaan tanah, tiba-tiba aktif tanpa tanda awal dan sebagainya. Faktor alam ini jelas merupakan potensi bencana. Ditambah dengan perilaku manusia yang kian hari semakin tak bersahabat dengan alam dan lingkungan potensi itu menjadi semakin besar dan terbuka.

 

Selain faktor alam yang senantiasa memberi tahu adanya peringatan akan kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan, faktor manusia adalah kunci bagi upaya mengurangi tingkat risiko bencana alam. Sejauh ini, tingkat kerusakan alam karena faktor intrinsiknya sudah cukup besar. Tetapi, tingkat kerusakan alam yang disebabkan ulah manusia justru lebih besar dan berdimensi luas. Terutama dalam dasawarsa terakhir, banyak sekali perilaku pemimpin di semua lini, baik pusat maupun daerah yang tak lagi mempertimbangkan dengan saksama semua potensi kerusakan akibat bencana. Mereka terlalu asyik dengan diri sendiri dan kelompok-kelompok kecilnya. Sehingga mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan strategis.

 

Satu bukti kuat hilangnya nurani kemanusiaan para pemimpin yang berada di jajaran pemerintah dan DPR khususnya adalah pengabaian atas kewajiban bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 untuk segera mengundangkannya sebagai bagian utama dalam konstruksi hukum nasional. Sudah cukup banyak tulisan saya tentang hal ini. Terakhir mengangkat kejengkelan relawan PMI kepada pengurus organisasi PMI dan parpol karena tak ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan hal-hal yang tidak prinisip dalam peroses pengundangan #RUUKepalangmerahan.

 

Ketidak-jelasan sikap para pemimpin menumbuhkan sikap militansi para relawan PMI sulit dibendung. Pada kadar tertentu, hal ini mungkin tidak membahayakan keselamatan orang banyak mengingat bahwa, bagaimanapun wujud kejengkelan itu,  nurani mereka telah terbentuk dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang begitu dalam. Meski begitu, mereka tetap manusia biasa yang setiap saat dapat berubah sikap menjadi tak terkendali. Karena banyak diantaranya yang telah diperlakukan diskriminatif oleh pengurus PMI di berbagai tingkat organisasi. Tidak hanya di daerah, tapi juga sampai di pusat.

 

Dengan meningkatnya derajat tekanan akibat ketidak-jelasan sikap para pemimpin itu, militansi yang semula dapat diarahkan pada sikap-sikap positif sangat mungkin menjadi tindakan destruktif. Inilah yang sangat berbahaya. 

#pantangtugastaktuntas

PAHAMI KEJENGKELAN RELAWAN PMI

Aksi tanda tangan darah Fitri

Kalau kita cermati berbagai komentar Relawan PMI di banyak media sosial dalam dua-tiga tahun terakhir nampak sekali nada kejengkelan yang berkepanjangan. Pertama jelas kepada pengurus di berbagai tingkat organisasi yang berasal dari kalangan birokrasi dan politisi yang tidak pernah mencoba pahami seluruh sisi kehidupan PMI selain urusan bulan dana dan pemanfaatan fasilitas pemerintah. Dan terakhir adalah kepada partai-partai politik yang telah “menghianati” amanat para pekerja kemanusiaan yang dalam menjalankan mandat negara selaku Perhimpunan Nasional maupun gerakan kemanusiaan universal (Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah) acapkali berhadapan dengan ancaman maut.

 

Kejengkelan kepada para politisi sebenarnya telah berlangsung sejak proses pembahasan RUU Lambang yang digagas oleh Pemerintah RI dalam menindak-lanjuti hasil kajian Pusat Studi Hukum Universitas Trisakti Jakarta bekerjasama dengan PMI Pusat. Satu faktor utama dalam kajian ini bermula dari kasus penembakan Elang Mulya Lesmana, seorang mahasiswa universitas tersebut dan Relawan PMI yang tengah bertugas. Sementara itu, dalam konstruksi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus segera dikuatkan dengan Undang-Undang. Sayang sekali, proses politik di DPR RI yang berlangsung sekitar 11 tahun sejak 2000 berakhir buntu karena melewati batas waktu masa tugas 2004 – 2009 dan 2009 – 2012 ketika tidak terjadi kesepakatan bulat. Pada proses ini, Relawan PMI sebagai jantung dan ujung tombak PMI masih berusaha menahan diri.

 

Bahkan, ketika #RUUKepalangmerahan diajukan oleh Badan Lesgislasi DPR RI mengganti RUU Lambang mulai dibahas dan banyak suara nyinyir anggota DPR RI yang berkomentar di media massa yang memberi kesan kepada publik bahwa lambang PMI dikultuskan, Relawan PMI meski semakin jengkel dengan sikap kekanakan itu tetap menahan diri. Begitu pula dengan aksi 3 Desember 2013 yang kurang diminati media massa pandang dengar (TV). Kedatangan 521 Relawan PMI mewakili lebih dari 2.150.000 orang dari seluruh wilayah Indonesia menemui Ketua DPR RI  juga masih dalam suasana menahan diri. Tetap mengedepankan sikap beradab sebagai perwujudan prinsip-prinsip dasar Gerakan dan kepatuhan pada hukum positif di Indonesia. Satu-satunya ekspresi kejengkelan dinyatakan dengan menyebut angka 10.000 orang Relawan PMI se Indonesia siap menagih janji Ketua DPR RI yang telah menyatakan akan mengganti Ketua Pansus #RUUKepalangmerahan jika tak segera bersidang menyelesaikan hal-hal yang tidak prinsipiil dalam masa persidangan ke 3 atau terakhir yang telah dimulai sejak tanggal 15 Januari 2014 lalu.

 

Sambil menunggu itikad baik dari Ketua DPR RI maupun seluruh anggota Pansus #RUUKepalangmerahan yang sebagian besar telah mendengar secara langsung pendapat dan keluh kesah Relawan PMI dalam proses audiensi 5 – 18 Desember 2013, proses konsolidasi kekuatan Relawan PMI terus berlangsung. Termasuk ketika menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai lokasi bencana di tanah air. Satu hasilnya adalah seruan agar memelihara dengan sungguh-sungguh Prinsip Dasar Kenetralan dalam pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang. Seruan yang disampaikan secara karikaturis nampak pada gambar di bawah ini. Dari keterangan yang dilampirkan dalam gambar tadi jelas sekali bahwa Relawan PMI telah mengambil sikap !

Kenetralan dlm pileg 2014 1Ilustrasi/Kartunis: Syamsul Arifin (TSR PMI Provinsi Bali) 

Keterangannya adalah:

Menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, adalah kesadaran bagi kita sebagai anggota PMI untuk menjaga kenetralan, agar PMI tetap dihormati, dipercaya dan dihargai oleh semua pihak.

 

Mengingatkan:

Penggunaan yang tidak tepat yaitu penggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak.

 

Pihak yang berhak (seperti anggota PMI) menggunakan fasilitas yang berlambang palang merah namun dimanfaatkan di luar tugas-tugas kepalangmerahan, kepentingan pribadi atau melakukan aktivitas yang bisa meruntuhkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun damai.

 

Mohon dipahami oleh semua karena ini demi kemanusiaan.

 

Sikap tadi adalah satu dari banyak puncak kejengkelan Relawan PMI terhadap proses politik yang tak lagi mengindahkan adab. Siap pasang badan dan mengambil risiko tertinggi (ada yang mengistilahkannya dengan perjuangan sampai titik darah penghabisan). Dan barisan yang militan kian meluas, sekalian melakukan mitigasi jika proses politik bagi #RUUKepalangmerahan akan mengalami hal serupa RUU Lambang.

 

Karena itu, ketika sebagian anggota DPR RI yang tengah membahas RUU Lambang yang kemudian mengalami jalan buntu setelah tidak tercapai kesepakatan politik bertamasya ke Denmark dan Turki dengan alasan studi banding sikap relawan PMI masih menahan diri meski kian sulit melepas kejengkelan atas “kebodohan yang terpelihara” itu. Sebagaimana kita, masyarakat awam tahu, bahwa studi banding ke luar negeri lebih banyak menjadi ajang wisata gratis tanpa maslahat. Menghamburkan uang rakyat untuk memuaskan syahwat pribadi di balik alasan politiknya.

 

Terlalu banyak contoh yang bisa diberikan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Relawan PMI tak pernah gentar menghadapi risiko maut sebesar apapun dari jaman ke jaman. Memang tidak semua, tapi mayoritas Relawan PMI yang berpegang teguh pada tujuan organisasi dapat dipastikan sebagai militan dalam pengertian umum. Apa artinya ? Di sinilah suasana batiniah yang ingin digambarkan sesuai judul tulisan di atas.

 

Seorang Tutur Priyanto yang bergabung sebagai anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kabupaten Bantul sekitar setahun sebelum Gempa Bumi yang berpusat di pantai Selatan Jogja berkekuatan 5,9 SR pada 27 Mei 2005 terjadi, adalah seorang mantan anggota Resimen Mahasiswa dan komandan Banser NU di wilayahnya. Dengan latar belakang itu, ia bukan orang yang asing dengan dunia kemiliteran dalam kadar tertentu. Ia juga tahu akan resiko ketika memutuskan naik ke rumah mBah Maridjan sang  juru kunci Gunung Merapi yang fenomenal itu untuk membujuk dan membawanya menjauh dari aliran lahar panas yang terus mengalir deras dari puncak gunung berapi teraktif di dunia tersebut.

 

Almarhum Tutur Priyanto adalah satu dari ratusan, bahkan ribuan Relawan PMI militan yang sangat faham dengan segala risiko tugas dan konsistensi memelihara sikap sebagai suka relawan organisasi kemanusiaan yang menjalankan mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Karena kecintaan pada organisasi mendorong para relawan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Realitas ini telah terjadi sejak jaman perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan sampai sekarang.

CATATAN AKHIR TAHUN SEORANG RELAWAN PMI

Pandawa 2

Kehidupan ini acapkali menghadirkan suasana luar biasa. Jauh dari dugaan, apalagi rencana. Sebagai manusia biasa, saya sering menemui hal luar biasa saat diliputi suasana sederhana. Mungkin sesederhana memakai baju untuk menutup aurat dan memenuhi kadar etika serta sedikit estetika. Kesederhanaan yang identik dengan orang kampung.  Dan kampung itu bernama Kampoeng Relawan PMI.

Pada tulisan sebelumnya tentang Kampoeng Relawan sebagai jembatan masa depan PMI mungkin agak ekspresif atau narsistik. Mana mungkin sejumlah “orang kecil” yang berstatus formal kurang jelas akan mampu menjembatani sebuah organisasi sebesar PMI? Jawabnya sederhana, biarlah proses mengalir ! Dan aliran itu memang dijaga dalam konsep sederhana. Bahwa warga Kampoeng Relawan adalah relawan PMI yang senantiasa berupaya menjaga dedikasinya untuk organisasi. Hanya “setia” pada tujuan, bukan orang atau siapapun dirinya.

Kesetiaan yang dilandasi oleh kesadaran pribadi bahwa menjadi relawan kemanusiaan di lingkungan Perhimpunan Nasional (PMI) sebagai bagian dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Gerakan) itu adalah panggilan jiwa. Konspirasi hati , meminjam istilah Bang Andi Gumilar dari Jakarta Selatan. Meski tanpa penjelasan memadai, dari sikap dan cara berpikir teman-teman, saya menangkap makna yang lebih dalam dari sebuah pernyataan sikap yang kami sampaikan kepada Ketua DPR RI, Dr. Marzuki Alie 3 Desember 2013 di Ruang Pleno Gedung Nusantara II lalu untuk menuntut pengesahan #RUUKepalangmerahan yang kami nilai akan menjadi ajang politik dagang sapi dan berpotensi mengalami nasib sama (deadlock) dengan genre sebelumnya RUU Lambang inisiatif Pemerintah RI untuk menguatkan dasar hukum atas ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang diterbitkan dengan UU No. 59 tahun 1958.

Perjalanan Kampoeng Relawan mengawal kedua RUU bagi Perhimpunan Nasional kepalangmerahan di Indonesia juga mengalir begitu saja. Ketika dr. Seno Suharyo dari Surabaya memberitahu saya tentang situasi terakhir pembahasan RUU Lambang yang deadlock itu lewat telepon maupun chatting, saya menyarankan aksi tanda tangan dukungan di seluruh wilayah Indonesia. Respon awal datang dari Kabupaten Bogor kemudian melompat ke Kalimantan dan Bali. Jawa, khususnya Jawa Tengah justru adem ayem alias tanpa respon sebagaimana telah saya prediksi. Realita ini bertolak belakang dengan sebutan provinsi yang pernah dinyatakan sebagai “barometer politik nasional dan basis kaum nasionalis” dan kampung halaman Lurah Kampoeng Relawan (menggelikan sekali!).

Gerakan Relawan PMI mengawal pengesahan #RUUKepalangmerahan bukan tanpa hambatan yang sangat berarti. Pertama, para penggagas yang karena sikap pribadinya menyatakan lebih setia pada organisasi (tujuan) dari pada kepada manusia (pengurus), sering diperlakukan sebagai “kaum marginal”. Perlakuan yang biasa dilakukan oleh kaum penjajah yang senantiasa menganggap dirinya lebih berkuasa. Sebagai manusia merdeka, kami tetap bertahan dan lebih memilih jadi “gerilyawan” sebagaimana dilakukan para syuhada Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sikap yang dalam Prinsip Dasar Gerakan disebut kemandirian (prinsip ke 3) setelah kemanusiaan dan kesamaan. Akibatnya, apapun yang kami lakukan cenderung disikapi dengan curiga (suudzon) oleh kebanyakan pengurus PMI di berbagai tingkatan yang sebagian besar berasal dari kalangan birokrat dan politisi  (dan menganggap diseminiasi kepalangmerahan bisa dipelajari sendiri ???).

Kedua, akibat lebih mengutamakan “kesetiaan” pada tujuan dibanding personalia organisasi, semua sumber daya pergerakan harus diupayakan secara mandiri. Bukan rugi, justru sebaliknya sangat menguntungkan karena tanpa beban transaksional yang biasa dilakukan “pedagang sapi” dan para oportunis. Kalaupun ada pengurus dan staf yang ikut aktif dalam gerakan relawan ini, mereka memang lebih menghargai sikap dan tujuan yang sama. Meski berisiko, mereka siap menanggung akibat yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan bergabung dengan Gerakan (Aksi) Relawan PMI untuk pengesahan #RUUKepalangmerahan seperti dilakukan oleh Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan yang selama ini menjadi rumah kedua warga Kampoeng Relawan. Apresiasi yang sangat tinggi untuk Bapak Dadang Masduki (Ketua) dan Bang Moch. Adnan (Sekretaris). Kami mencatatnya dengan tinta emas. Dan karena sikapnya itu, saya mengapresiasi keduanya lebih baik dari Joko Widodo yang diprediksi akan jadi kandidat kuat Presiden RI ke 7.

 

Mengapa Harus PMI ?

Pertanyaan ini sering muncul dari warga masyarakat yang belum tahu PMI secara utuh. Kalaupun tahu, sebatas UDD (Unit Donor Darah) yang sering dikonotasikan sebagai “vampir”. Tidak salah, tapi keliru. Lebih keliru lagi menganggap bahwa PMI adalah perwakilan agama hanya melihat sekilas lambang yang dipakai mirip dengan identitas yang biasa dipakai oleh kaum Nasrani. Inilah yang dipahami oleh kaum politisi sektarian yang ingin mengubah Indonesia jadi negara agama setelah gagal membawa isu Piagam Jakarta.

Bagi kami, bukan soal lambang yang lebih mendasar dalam mengupayakan secara maksimal #RUUKepalangmerahan harus disahkan sebelum masa persidangan DPR RI periode 2009-2014 berakhir. Alasan utamanya adalah:

  1. PMI adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan RI sejak 1873 bernama Nerkai dan seterusnya.
  2. RI telah menjadi anggota Gerakan sejak tahun 1958 dan meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 . Dalam konstruksi hukum negara, semua perjanjian internasional yang telah ditanda-tangani (ratifikasi) harus segera dibuat UU.
  3. Banyak relawan PMI tidak mendapatkan perlindungan hukum memadai (baca: diperlakukan diskriminatif) ketika bertugas di lapangan kemanusiaan. Kasus utama yang menginspirasi RUU Lambang adalah penembakan Elang Surya Lesmana, mahasiswa dan relawan PMI dari Universitas Trisakti Jakarta ketika bertugas mengevakuasi korban “Tragedi Trisakti” 13-14 Mei 1998 yang kasusnya kemudian dipetieskan dalam label “kasus politik“. Bukan kasus hukum yang berpotensi menjadi insiden internasional sebagai pelanggaran HAM berat.  Inilah kasus yang senantiasa dicatat dalam huruf tebal dan bergaris bawah oleh relawan PMI, khususnya RPI (Relawan Palang Merah Indonesia) dan warga Kampoeng Relawan.
  4. Pengalaman sangat buruk membiarkan proses politik bergerak sendiri di DPR RI dalam RUU Lambang yang sarat kepentingan politik sektarian dan transaksional. Sejumlah dana APBN dibuang sia-sia tanpa pertanggung-jawaban jelas dari orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung telah menikmati keuntungan ekonomi dan sosial dari gerakan reformasi yang juga menelan korban Relawan PMI.
  5. PMI harus menjadi organisasi yang sesuai khitahnya sebagai Perhimpunan Nasional. Karena PMI menerima mandat dari pemerintah selaku penyelenggara negara dan Gerakan. Jadi, PMI memang merupakan institusi di dalam sebuah negara yang kedudukannya khusus. Bukan bagian dari organisasi pemerintahan, bukan pula LSM seperti badan hukum yang dimiliki oleh Bulan Sabit Merah Indonesia(BSMI). Kedudukan khusus ini dijelaskan dalam Statuta Gerakan.
  6. Dengan adanya UU Kepalangmerahan yang memenuhi syarat-syarat dalam Statuta Gerakan dan konstruksi hukum Negara RI, organisasi PMI akan diselenggarakan  secara transparan (auditable) dan profesional.

Dalam aksi 3 Desember 2013 dan audiensi dengan beberapa Fraksi di DPR RI setelah itu, termasuk dengan Ketua Pansus #RUUKepalangmerahan, Anshory Siregar dari PKS yang mendukung kuat agar BSMI  agar menggantikan kedudukan PMI sampai opsi minimum  memasukkannya sebagai bagian dari PMI dalam sebuah pola kerjasama, kami menangkap kesan bahwa janji Ketua DPR RI di depan Relawan PMI yang melakukan aksi simpatik (meski kurang menarik perhatian media massa televisi) untuk me-rolling  Ketua Pansus #RUUKepalangmerahan jika masih bersikukuh dengan sikapnya yang mengulur-ulur waktu, akan kami tagih pada kesempatan pertama. Jika lalai, tidak menutup kemungkinan bahwa  Gedung DPR/MPR RI akan menjadi ajang simulai bencana berskala besar seperti ketika melakukan Operasi Tanggap Darurat Bencana Tsunami Aceh atau Gempa DIY dan Jateng 2006. Relawan PMI tak pernah takut mati dan tidak suka yang macam-macam. Sekali bergerak, harus tuntas! Apapun risikonya.

KILAS DI BALIK AKSI RELAWAN PMI 3 DESEMBER 2013 = BAGIAN II

Image

Ada korelasi positif antara gerakan Relawan PMI di masa perang kemerdekaan dan saat ini. Pertama, relawan PMI adalah kaum terpelajar yang memiliki jiwa kemanusiaan dan nasionalisme sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari keberadaan relawan PMI dalam barisan pemuda/pemudi di jaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Demikian pula ketika proklamasi dan masa-masa genting di awal usianya, Bangsa Indonesia harus bertahan hidup dari upaya penjajahan kembali oleh bangsa atau persekutuan bangsa asing. Relawan PMI bergabung dengan laskar-laskar perjuangan yang kemudian melebur jadi sebuah kekuatan besar dalam wadah Tentara Nasional Indonesia. Kedua, di masa damai, Relawan PMI adalah kekuatan utama dan roh organisasi. Bukan sekadar agen perubahan yang kemudian “tenggelam” dalam situasi status quo.

Di masa merebut dan menegakkan kemerdekaan tersebut, relawan yang lebih sering disebut sebagai anggota atau petugas PMI banyak dilakukan oleh kaum perempuan karena para lelaki menjadi kombatan (anggota pasukan tempur). Meski demikian, ada juga diantara anggota/petugas PMI di masa itu berperan ganda secara terbatas dalam tugas kemiliteran sebagai mata-mata, menggeledah penumpang kendaraan umum khususnya kereta api dan mengumpulkan senjata beserta pelurunya bagi laskar perjuangan yang diikutinya. Pada kesatuan Tentara Pelajar yang semua anggotanya dari para pelajar sekolah menengah seringkat SMP/SMA, petugas PMI masuk dalam jajaran Staf Khusus baik yang putri maupun putra. Satu diantaranya adalah Kunto Wibisono yang saat itu menempati markas kota Purworejo. Kelak, beliau dikenal sebagai dosen filsafat do Universitas Gadjahmada Yogyakarta dan Rektor Universitas 11 Maret Surakarta (UNS).

Pergerakan Relawan PMI di era reformasi yang menjadikan kekuatan politik (partai politik) jadi “panglima” mulai terasa gaungnya setelah sejumlah relawan menyebut diri sebagai RPI (Relawan Palangmerah Indonesia). Mereka sebenarnya adalah relawan yang sangat berdedikasi bagi organisasi PMI. Senantiasa menjaga sikap mandiri dan netral sesuai prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang diadopsi sebagai core value PMI. Karena keteguhan sikap itu, sebagian Pengurus Pusat yang kemudian merembet ke daerah menganggapnya sebagai rombongan liar (romli). Meski demikian, justru merekalah yang ketika terjadi bencana besar semacam tsunami Aceh datang dan bertugas sebagai relawan kemanusiaan atas nama PMI lebih dulu ketimbang petugas resmi yang dikirim oleh daerah-daerah di bawah kordinasi Pengurus Pusat. Tiga orang diantaranya adalah inisiator atau pegiat keberadaan payung hukum bagi PMI sebagai perhimpunan nasional yang menerima mandat dari pemerintah Republik Indonesia serta Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Mereka adalah Kristobal (DKI Jakarta) dan Titus serta terakhir Sapta (DIY) telah mendului kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dedikasi dan militansi Relawan PMI untuk #RUUKepalangmerahan tak pernah hilang meski dihalangi dengan beragam cara. Apalagi sejak Tragedi Trisakti 13-14 Mei 1998 yang menawaskan Elang Surya Lesmana dan kasusnya dipetieskan dalam bingkai “kasus politik” oleh para pejabat politik yang menguasai Negara di lembaga-lembaga formal baik pemerintah dan terutama di DPR RI. Kematian tragis Elang adalah tumbal atau korban sia-sia bagi Gerakan Reformasi yang hasilnya lebih banyak dinikmati oleh para petinggi di kedua lembaga formal tadi.

Kasus Elang menginspirasi munculnya RUU Lambang yang digagas oleh Pemerintah dari hasil kajian Pusat Studi Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Universitas tempat kejadian perkara tertembak matinya seorang Relawan PMI yang tengah bertugas sebagai relawan dan mengenakan atribut PMI. Kasus hukum yang dipolisisasi untuk kepentingan kekuasaan. Karena, kasus ini dapat menjadi insiden internasional jika terus diperkarakan lewat jalur hukum pidana sebagai pelanggaran HAM berat. Proses pembahasan RUU Lambang yang menghabiskan waktu secara sia-sia selama 12 tahun berakhir kebuntuan (dead lock) karena arogansi dan kepongahan orang-orang yang menikmati keuntungan dari para korban sia-sia seperti Elang.

Dalam situasi yang berbeda, #RUUKepalangmerahan yang digagas oleh DPR RI hampir mengalami “nasib” serupa dengan RUU Lambang jika Relawan PMI tidak melakukan gerakan terancana yang salah satu puncaknya adalah Aksi Relawan PMI se Indonesia di Gedung DPR RI pada Selasa, 3 Desember 2013. Sebenarnya, aksi ini bukan spontanitas sebagaimana sering dipahami oleh banyak Relawan PMI. Karena, begitu mendapat informasi bahwa RUU Lambang mengalami jalan buntu, “gerakan perlawanan” mulai digalang dengan aksi pengumpulan tanda tangan dukungan dari berbagai daerah seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Diawali di Kabupaten Bogor, aksi ini terus bergulir ke berbagai wilayah. Jawa Tengah dicatat sebagai provinsi yang paling pasif meski salah satu motor penggeraknya berasal dari provinsi yang di jaman Orde Baru dianggap sebagai “barometer politik nasional”.

Aksi 3 Desember 2013 adalah sebuah puncak kegeraman Relawan PMI terhadap perilaku sektarian dan sok kuasa dari para politisi di DPR RI yang ada di Panitia Khusus #RUUKepalangmerahan. Hal ini dengan sangat mudah dapat ditangkap dari berbagai sikap dan pernyataan mereka ketika beraudiensi dengan perwakilan Relawan PMI yang dikordinasi dari Relawan PMI Markas Kota Jakarta Selatan, Andi Gumilar dan Alvis Syamsi dari Jakarta Pusat. Keduanya adalah Relawan PMI yang sangat berdedikasi bagi organisasinya. Militansi keduanya menguat ketika bergabung di RPI dan dipelihara sampai sekarang. Bahkan, Andi Gumilar mampu mengkondisikan Markas Kota Jakarta Selatan sebagai pusat komando gerakan. Apalagi dengan dukungan penuh dari Pengurus inti, Ketua (Bapak Dadang Masduki) dan Sekretaris (Bang Moch. Adnan) yang dengan jelas dan tegas berani mengambil risiko apapun.

Catatan sejarah yang tak pernah akan kami lupakan adalah pertemuan 31 Oktober 2013 di Ruang Sekretaris PMI Kota Jakarta Selatan. Dengan gaya Betawi yang khas, hangat dan bersahabat, Bang Adnan mempertemukan kami : Fitria Sidiqah dan Deni Prasetyo (Markas Pusat PMI), Seto Handoko (Bantul), Mudji HS (Jakarta Pusat), Andi Gumilar (Jakarta Selatan) dan saya. Kedatangan kami adalah mengklarifikasi berita terakhir yang diposting oleh Fitria di grup social media Kampoeng Relawan. Selaku wakil PMI dalam setiap pembahasan dengan pemerintah maupun DPR RI, Fitria Sidiqah dengan sangat gamblang menjelaskan proses pembahasan #RUUKepalangmerahan yang potensial mengalami “nasib” sama dengan RUU Lambang. Karena rasa tanggung jawab kepada bangsa dan Negara serta mengingat telah banyak korban meninggal dari Relawan PMI ketika bertugas membawa nama organisasi. Sementara itu, Pengurus Pusat selaku penentu kebijakan nasional organisasi PMI tidak memberi dukungan maksimal atas upaya yang dilakukan dirinya bersama Kepala Markas Pusat. Nada bicara yang tersirat sangat tinggi, menandakan kekesalan hatinya atas sikap orang-orang yang semestinya mampu berbuat lebih dibanding relawan yang tak punya posisi tawar penting dalam pengambilan keputusan strategis organisasi dan sering diperlakukan diskriminatif ketika situasi dianggap “aman dan terkendali (business is usual)”. Di akhir pertemuan, kami bersepakat untuk mendiskusikan situasi aktual yang sebenarnya telah masuk tahap genting atau gawat darurat. 

Meski tidak dilakukan secara formal, seolah telah menjadi tradisi, masing-masing pribadi mengambil dan melakukan peran yang mampu dilakukan sesuai kapasitasnya. Pola kerja tim memang merupakan kebiasaan yang terjadi pada pekerjaan lapangan. Relawan PMI yang memiliki kapasitas tertentu memberikan kontribusi tertentu pula. Dari masing-masing kontributor kemudian diakumulasikan sebagai kekuatan dalam melakukan aksi di lapangan.

Kesimpulan awal tentang situasi aktual proses pembahasan #RUUKepalangmerahan yang dibuat pada pertemuan 31 Oktober 2013 di Markas Jakarta Selatan kemudian disosialisasikan kepada kalangan terbatas agar tidak kehilangan fokus dalam satu forum diskusi (chatting) kelompok di Kampoeng Relawan. Ada dua pemikiran besar yang berkembang. Pertama, melakukan tekanan kepada Ketua DPR RI melalui pengiriman pesan singkat (sms) dalam jumlah besar dan bergelombang sebagai pengingat (alert) bagi Dr. Marzuki Alie atas pernyataan yang disampaikan kepada Relawan PMI di arena TKN V Malang akhir Juni 2013 yang lalu. Teknik yang telah diperhitungkan sebagai schock theraphy ternyata cukup efektif. Terbukti dari pernyataannya di depan para relawan yang datang ke Gedung Nusantara II Lantai 11 pada Selasa, 3 Desember 2013. Dengan alasan memakai ponsel lama dan satu-satunya (?), alat itu jadi nyangkut (hang) dan tak berfungsi untuk sementara waktu. Bahkan dengan nada marah yang tertahan, dengan alasan sama bahwa nomor ponsel miliknya juga digunakan secara umum untuk menampung aspirasi seluruh warga masyarakat, maka diharapkan cara pengiriman pesan secara missal agar tidak terjadi lagi.

Opsi kedua adalah melakukan audiensi ke Panitia Khusus #RUUKepalangmerahan dengan atau tanpa pendampingan dari Pengurus Pusat. Di sinilah kata kuncinya. Jika Pengurus Pusat yang akan kami minta informasi perkembangan dan upaya-upaya yang telah dilakukan bersedia mendampingi, maka kita berjalan bersama demi organisasi. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya maka Relawan PMI akan bergerak sendiri dengan segala risikonya. Opsi ini sebenarnya merupakan pilihan terbaik karena akan mengembalikan kepercayaan relawan kepada pengurus selaku penanggung jawab organisasi secara formal dan legal. Minimal menurut AD/ART PMI dan aturan umum tentang penanggung jawab dalam suatu organisasi berbadan hukum.

Pada opsi kedua, kami berbagi tugas dengan Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan yangmenyatakan dukungan penuh sejak diberitahu secara lisan dan dimintakan ijin menggunakan fasilitas untuk pergerakan Relawan PMI melalui Andi Gumilar. Baik Ketua maupun Sekretaris beberapa kali menyatakan hal itu kepada kami sewaktu bertemu informal. Bahkan saya sering berseloroh dengan Bang Adnan, bahwa selama kami tidak ”diusir”, Markas Jakarta Selatan merupakan rumah kedua. Yang pertama tentu di rumah masing-masing.

Komitmen Pengurus PMI Jakarta Selatan tidak hanya menyediakan fasilitas minimal seperti kebanyakan pengurus di kabupaten/kota lain dalam kapasitas kunjungan relawan luar daerah secara informal. Tapi maksimal, dari tempat (khususnya ruang rapat pengurus, aula dan ruang KSR), kendaraan dan lain-lain. Bahkan kami sangat sering dijamu makan pagi, siang maupun malam. Selain itu, semua orang baik Pengurus, Staf, relawan dan orang-orang yang ada di Markas Jakarta Selatan memperlakukan kami dengan sangat terhormat, ramah dan bersahabat. Suasana yang dibangung persis di rumah atau kampung halaman sendiri.

Peran Bang Adnan sangat beragam. Mulai dari wakil tuan rumah, komunikator bagi jajaran pengurus di sekitar DKI Jakarta dan peserta audiensi dilakukan oleh beliau dengan senang. Sejauh yang kami tahu, Bang Adnan selalu mengkomunikasikan kehadiran kami kepada Bapak H.M. Muas selaku Pengurus PMI Pusat Bidang Relawan. Upaya yang tidak sekali saja dilakukan. Jadi, lebih dari cukup upaya kami untuk memberitahu dan tidak dimungkinkan mengundang baik informal, apalagi secara formal. Bukan karena takut atau sungkan, tapi untuk menjaga suasana gerakan tetap berlandaskan kemandirian dan kesukarelaan.

Perubahan besar terjadi ketika Alvis Syamsi memberitahu kepada teman-teman yang telah berkumpul di aula Markas Jakarta Selatan pada 22 November 2013 sekitar jam 8 malam. Pesan singkat yang ia kirim ke Pak Marzuki Alie tentang keinginan kami bertemu beliau di DPR RI dijawab positif sesuai rencana yaitu tanggal 3 Desember 2013. Jawaban ini diteruskan ke ponsel Pak Muas yang dibalas dengan pembicaraan. Intinya, Pengurus Pusat atau minimal beliau akan mendampingi kunjungan Relawan PMI ke Ketua DPR RI untuk menanyakan kesanggupan beliau di TKN V Malang 27 Juni 2013 yang lalu. Dari sini kami mulai mengatur caranya. Eko Legok (Sleman) banyak memberi masukan penting malam itu selain Fitri, Seto, Deni, Dodi, Alvis dan Andi. Sementara itu, Achy Setiadi (Bekasi) menyatakan kesanggupan untuk menyediakan ”tanda khusus” bagi peserta aksi dalam jumlah cukup. Aksi yang selanjutnya disebut ”konspirasi hati” tetap dipelihara sebagai aksi murni Relawan PMI se Indonesia secara mandiri dan suka rela. Relawan di wilayah Jabodetabek merupakan inti kekuatan dan didukung oleh perwakilan dari sejumlah provinsi.

KILAS DI BALIK AKSI RELAWAN PMI 3 DESEMBER 2013 – BAGIAN I

Mewakili Relawan PMI se Indonesia menyatakan sikap di depan Ketua DPR RI

Mewakili Relawan PMI se Indonesia menyatakan sikap di depan Ketua DPR RI

Relawan PMI adalah sekelompok manusia Indonesia yang memiliki beberapa penampilan. Di masa aman dan damai, tampilan yang mengemuka adalah sosok manusia penuh kasih dan sayang kepada sesama di bidang kesehatan umum semisal pertolongan pertama (dulu disebut PPPK, hanya bidang penanganan kecelakaan), perawatan keluarga dan lain-lain. Sementara itu, ketika menghadapi situasi khusus dalam penanganan bencana maupun konflik sosial atau bersenjata (perang), tampilannya akan berubah jadi manusia yang seolah sangat berani menyongsong maut. Menghampiri aliran lahar panas atau berjalan di antara hujan peluru adalah konsekuensi tugas evakuasi dan/atau menolong korban di lokasi bencana letusan gunung berapi atau medan perang. Itulah gambaran umum tentang Relawan PMI berdedikasi (istilah lain untuk menggantikan kata militan ). 

Mengikuti perjalanan teman-teman Relawan PMI bagi organisasinya bisa terjadi di segala suasana.  Pada suasana biasa mungkin tak banyak hal yang menarik perhatian. Tapi dalam suasana khusus, banyak sekali hal tak terduga muncul secara spontan dan membawa suasana kejiwaan yang khas dan mungkin akan menjadi kenangan seumur hidup. Itulah yang saya rasakan saat menerima berita dari rekan Relawan PMI dari Surabaya, dr. Seno Suharyo, meneruskan informasi dari anggota Tim Advokasi PMI Pusat untuk RUU Lambang: Fitria Sidiqah. Intinya, karena terjadi kebuntuan pembahasan (deadlock), RUU Lambang bagi PMI yang merupakan inisiatif Pemerintah RI tak dapat diteruskan proses legalisasinya di DPR RI pada akhir tahun 2011 atau awal 2012. 

Kemudian muncul #RUUKepalangmerahan yang merupakan inisiatif DPR RI pada akhir tahun 2012. Membaca situasi tersebut, kami berdiskusi cukup mendalam tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses yang dirasa akan mengalami situasi serupa dengan inisiatif Pemerintah RI sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang sebagian diantaranya telah menjadi dasar hukum formal. Yaitu UU No. 59 tahun 1968 tentang tanda pelindung bagi dinas kesehatan TNI dan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Sementara itu, yang berfungsi sebagai tanda pengenal justru belum ada. Akibatnya, banyak penyalahgunaan lambang oleh pihak-pihak yang tak kompeten tanpa sanksi hukum yang jelas dan tegas baik oleh pemerintah selaku penyelenggara negara maupun PMI yang merupakan perhimpunan nasional kepalangmerahan yang diakui pemerintah melalui Kepres No. 25 tahun 1950. 

Kesadaran yang muncul dari pemikiran jernih dan nurani yang dalam, mendorong kami segera menginisiasi gerakan dukungan tanda-tangan sebagai gerakan moral seluruh warga masyarakat Indonesia yang dimulai dari lingkungan internal organisasi PMI, khususnya relawan se Indonesia. Respon pertama muncul dari sdr. Abidin yang lebih dikenal sebagai Kang Bidin dari PMI Kabupaten Bogor dan diwujudkan sebelum peringatan HUT PMI ke 67, 15 September 2012. Gerakan ini menggelinding bak bola salju yang kian membesar ke segala penjuru. Anggota TSR PMI Kota Banjarmasin, Hafiludin (Hafil Dayak) menggelindingkan di wilayah Indonesia Timur. Terutama pulau Kalimantan dan sekitarnya. Gayung bersambut, di pulau Dewata digalang oleh Edi Suprayitno (KSR PMI Kabupaten Badung). Sementara itu, pulau Jawa yang menjadi sentral kegiatan justru merespon dengan sangat lambat. Mungkin terkendala faktor kultural, ewuh pekewuh (sungkan) yang tidak proporsional. 

Bola salju tadi terus membesar dan menuju satu titik bernama Silaturahmi Relawan PMI Media Sosial se Indonesia di Markas PMI Kabupaten Bantul, 24 – 26 Mei 2013. Hadir perwakilan relawan dari berbagai wilayah : Sumatera (diwakili Bengkulu dan Sumatera Selatan), Jawa (semua provinsi kecuali Banten), Bali dan Kalimantan.  Yang menarik dari pertemuan ini adalah munculnya kesadaran dan kesamaan persepsi tentang pentingnya Relawan PMI sebagai ujung tombak organisasi dalam mencapai tujuan PMI masa depan yang lebih baik. Beberapa relawan dari DKI yang juga menjadi staf di PMI Pusat memberi gambaran cukup gamblang tentang keadaan PMI yang tengah berjalan. Baik Deni Prasetyo, Rahmat maupun Dodi Kiting menguatkan gambaran tentang perlunya pembenahan secara signifikan agar PMI dapat berfungsi sesuai khitahnya selaku Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia.

Diskusi yang lebih intensif pasca silaturahmi Bantul terus berlanjut di berbagai media sosial. Baik di grup-grup facebook, twitter, blog, chatting  maupun milis.  Ketika proses diskusi tengah memasuki tahap intensif, ada musibah kecil dari seseorang yang mengaku pemilik grup Voltage sebagai grup diskuksi utama di facebook. Akibatnya, sejumlah orang yang semula merasa cukup nyaman berdiskusi di grup ini kemudian menyatakan diri mundur secara beramai ramai kepada saya. Secara kebetulan, saya telah membuat sebuah grup bernama Reuni Relawan Gempa Bantul yang kemudian diubah menjadi Kampoeng Relawan. Penamaan itu bukan tanpa sengaja, tapi dengan kesadaran bahwa mengahadirkan suasana kampung yang aman, tenteram dan damai sangat diperlukan untuk  mengikat kembali anggota forum diskusi konstruktif bagi organisasi PMI yang lebih baik di masa depan. 

Para inisator yakni Tri Sugiarto dan Suhartadi (Semarang); Seno Suharyo, Rudi Winarto “Bom Doank” dan Ken Aditya (Surabaya), Musytarif Muhammad (Tulungagung); Edi Suprayitno (Doaku Palestina – Bali); Eko Legowo (Eko Legok – Sleman) dan Seto Handoko (Bantul); Iskandar Akbar (Rere Kampret ) dan  Bambang Widodo dari Palembang; Suwandi (Dang Adi – Bengkulu); Mashur Yadi (Bang Yadi Al Ghoribi – Pangkalpinang); Ahmad Misno (Bang Misno-Banjar); Muksinun (Kota Jogja); Deni P, Rahmat Arif dan Dodi Kiting (Jakarta) serta saya mulai melanjutkan proses diskusi sersan dan intensif (konstruktif dan solutif) di grup Kampoeng Relawan sampai sekarang.

Satu diantara beberapa ciri utama manusia Indonesia sejatinya adalah cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Hal ini nampak sangat jelas ketika ada upaya dari manapun asalnya, dalam bungkus apapun atau dalam kondisi yang bagaimanapun akan “menjajah”. Perlawanan maksimal pasti terjadi baik dengan cara konstruktif maupun destruktif. Itulah yang terjadi ketika Relawan PMI se Indonesia merasakan suasana “penjajahan” dalam proses pembahasan RUU Lambang yang merupakan  inisiatif Pemerintah dan kini berganti nama menjadi #RUUKepalangmerahan sebagai inisiatif DPR RI. 

Pameran kekuasaan politik yang dilakukan oleh beberapa partai di DPR menyebabkan kebuntuan pembahasan (dead lock) RUU Lambang. Banyak yang tahu tentang 7 Prinsip Dasar dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Terutama Prinsip Kesatuan yang hanya membolehkan satu lambang untuk satu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah saja. Semua tanda atau lambang ini tidak ada kaitan sama sekali dengan agama apapun sebagaimana yang sering dimanipulasi untuk mengumpulkan dukungan dari satu faktor rentan psikologi massa di Indonesia yakni sentimen sektarian. Khususnya sekelompok orang yang senang memanfaatkan kerentanan ini untuk mereguk keuntungan bagi kelompoknya saja. Karena pada dasarnya Islam itu agama yang rahmatan lil ‘alamin. Membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi manusia. Apalagi hanya sekelompok orang yang menganut haluan politik secara kaku dan kasar. Tiada kelemahlembutan yang meneladani dari perilaku rosul Muhammad SAW. Apalagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pergerakan Relawan PMI memang jauh dari kepentingan pribadi. Masuknya Andi Gumelar dan Alvis Syamsi dari DKI Jakarta sejak di Temu Karya Nasional V (TKN) Relawan PMI di Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang Jawa Timur 23 – 28 Juni 2013 membuat suasana menjadi lebih dinamis. Keduanya adalah orang-orang yang berdedikasi (baca: sangat militant) dengan mengabdikan lebih dari setengah umurnya untuk PMI tanpa imbalan apapun. Bahkan sebaliknya, seperti kebanyakan relawan yang mendedikasikan dirinya untuk gerakan kemanusiaan melalui organisasi PMI, kami senantiasa menjaga kemandirian dan kenetralan. Karena hanya omong kosong jika bicara tentang kemanusiaan tapi melalaikan kedua hal yang sifatnya sangat pribadi itu. Itulah cara kami memaknai kesukarelaan yang sejatinya bersumber dari Allah ta’ala, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Di arena nasional itu, nama Kampoeng Relawan mendapat apresiasi cukup tinggi baik dari peserta dari seluruh penjuru tanah air Indonesia, Panitia maupun Pengurus Pusat (Markas Besar) PMI, terutama dari Ketua Bidang Relawan, Bapak H.M. Muas, SH pasca acara stand up volunteer 2 .

Momen nasional lima tahunan ini memang lebih banyak menghadirkan jembatan informasi dan komunikasi baru yang selama ini terkendala oleh berbagai hal teknis maupun non teknis. Yang biasa atau luar biasa. Seperti kata pepatah ”tiada rotan, akarpun jadi”. Kesadaran pribadi atas pentingnya kebersamaan menjadikan sesuatu yang semula dianggap mustahil akhirnya mampu diwujudkan dengan segala konsekuensinya. Itulah ”undangan atau surat tugas” yang biasa kami kantongi setiap kali datang ke berbagai peristiwa penting yang dilaksanakan oleh PMI. Formalitas bukan halangan besar untuk hadir. Apalagi di basecamp Kampoeng Relawan yang berada di luar arena. Dan salah satu tujuan kehadirannya adalah mengakomodasi jiwa kesukarelaan para peninjau maupun penggembira dari berbagai wilayah di dalam dan luar Pulau Jawa.  Dua provinsi yakni Kalimantan Selatan dan Bali adalah rombongan besar dengan masing-masing membawa sekitar 20 personil Korps Sukarela (KSR) perguruan tinggi dan umum. 

Setiap momen adalah gerakan dan setiap gerakan akan punya sedikitnya satu tujuan. TKN V adalah monentum kebangkitan (kembali) Relawan PMI dalam mengawal perjalanan organisasi PMI di masa depan agar lebih baik. Pengalaman buruk kegagalan pengesahan RUU Lambang yang diinisiasi Pemerintah RI karena masuk jalan buntu pembahasan (deadlock) adalah sebuah pelajaran berharga yang tidak boleh terjadi pada perjalanan #RUUKepalangmerahan yang diinisiasi oleh DPR RI. PMI memang tak perlu ”bertransaksi” karena bukan pedagang apapun. Juga tak berpolitik sectarian. Politik PMI sebagai bagian Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah politik kemanusiaan yang tak kenal dominasi atau diskriminasi.

Relawan PMI bukan sekadar agen perubahan, tapi roh organisasi PMI sejak jaman pra kemerdekaan sampai sekarang. Ketika mendampingi para syuhada kemerdekaan Bangsa Indonesia, relawan PMI baik yang bergabung dalam laskar-laskar perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan. Maupun yang membentuk kesatuan-kesatuan mandiri sebagai wujud nyata peran aktifnya bagi masa depan negeri jajahan yang bernama Indonesia saat ini. PMI adalah bagian dari sejarah nasional, bukan ormas atau LSM jejadian yang banyak  berdiri pasca reformasi dengan “ mengambil untung” dari hasil jerih payah orang lain.   Jika ada yang salah dalam perjalanan PMI akhir- akhir ini, sebagian besar penyebabnya adalah perilaku sektarian orang-orang yang tidak dengan suka rela memelihara amanat organisasi. 

Relawan PMI merasa terpanggil untuk meluruskan kembali jalan organisasi yang telah dibelokkan untuk kepentingan lain di luar tujuan utama organisasi PMI selaku Perhimpunan Nasional yang memegang mandat sejarah kebangsaan Indonesia dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulu di masa perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agutus 1945 oleh Soekarno – Hatta, relawan PMI akan menjaga konsistensi peran dalam membantu pemerintah selaku penyelenggara negara RI. Kesetiaan relawan PMI hanya kepada tujuan organisasi. Bukan kepada orang seorang atau sekelompok orang yang ada di dalam organisasi. Apalagi jika keberadaannya menjadi benalu dan kontra produktif. Relawan PMI tak pernah takut mati!Pandawa Relawan PMI se Indonesia Beraksi 1Pandawa Relawan PMI se Indonesia Beraksi di DPR RI