Bencana dan Bancinya Para Pemimpin

Gambar

Bencana memang bukan kuasa manusia untuk mengaturnya. Sebagai mahluk yang diberi anugerah lebih dibanding mahluk lain, manusia dilengkapi dengan akal dan hati nurani. Jika akal tak mampu lagi menjangkau rahasiaNya dibalik segala peristiwa di jagad raya ini, hati nurani mestinya yang mengemuka. Itulah sejatinya kehidupan.

Indonesia sudah lama sekali dikenal sebagai wilayah rawan bencana. Alam yang beraneka rupa di satu sisi mengundang pesona, dan sebaliknya menyimpan potensi kerusakan yang sulit diatasi jika terjadi. Selain dilintasi jalur gunung berapi yang membujur di sepanjang kepulauan besar dan kecil, di atas atau dibawah permukaan tanah, tiba-tiba aktif tanpa tanda awal dan sebagainya. Faktor alam ini jelas merupakan potensi bencana. Ditambah dengan perilaku manusia yang kian hari semakin tak bersahabat dengan alam dan lingkungan potensi itu menjadi semakin besar dan terbuka.

 

Selain faktor alam yang senantiasa memberi tahu adanya peringatan akan kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan, faktor manusia adalah kunci bagi upaya mengurangi tingkat risiko bencana alam. Sejauh ini, tingkat kerusakan alam karena faktor intrinsiknya sudah cukup besar. Tetapi, tingkat kerusakan alam yang disebabkan ulah manusia justru lebih besar dan berdimensi luas. Terutama dalam dasawarsa terakhir, banyak sekali perilaku pemimpin di semua lini, baik pusat maupun daerah yang tak lagi mempertimbangkan dengan saksama semua potensi kerusakan akibat bencana. Mereka terlalu asyik dengan diri sendiri dan kelompok-kelompok kecilnya. Sehingga mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan strategis.

 

Satu bukti kuat hilangnya nurani kemanusiaan para pemimpin yang berada di jajaran pemerintah dan DPR khususnya adalah pengabaian atas kewajiban bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 untuk segera mengundangkannya sebagai bagian utama dalam konstruksi hukum nasional. Sudah cukup banyak tulisan saya tentang hal ini. Terakhir mengangkat kejengkelan relawan PMI kepada pengurus organisasi PMI dan parpol karena tak ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan hal-hal yang tidak prinisip dalam peroses pengundangan #RUUKepalangmerahan.

 

Ketidak-jelasan sikap para pemimpin menumbuhkan sikap militansi para relawan PMI sulit dibendung. Pada kadar tertentu, hal ini mungkin tidak membahayakan keselamatan orang banyak mengingat bahwa, bagaimanapun wujud kejengkelan itu,  nurani mereka telah terbentuk dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang begitu dalam. Meski begitu, mereka tetap manusia biasa yang setiap saat dapat berubah sikap menjadi tak terkendali. Karena banyak diantaranya yang telah diperlakukan diskriminatif oleh pengurus PMI di berbagai tingkat organisasi. Tidak hanya di daerah, tapi juga sampai di pusat.

 

Dengan meningkatnya derajat tekanan akibat ketidak-jelasan sikap para pemimpin itu, militansi yang semula dapat diarahkan pada sikap-sikap positif sangat mungkin menjadi tindakan destruktif. Inilah yang sangat berbahaya. 

#pantangtugastaktuntas

PAHAMI KEJENGKELAN RELAWAN PMI

Aksi tanda tangan darah Fitri

Kalau kita cermati berbagai komentar Relawan PMI di banyak media sosial dalam dua-tiga tahun terakhir nampak sekali nada kejengkelan yang berkepanjangan. Pertama jelas kepada pengurus di berbagai tingkat organisasi yang berasal dari kalangan birokrasi dan politisi yang tidak pernah mencoba pahami seluruh sisi kehidupan PMI selain urusan bulan dana dan pemanfaatan fasilitas pemerintah. Dan terakhir adalah kepada partai-partai politik yang telah “menghianati” amanat para pekerja kemanusiaan yang dalam menjalankan mandat negara selaku Perhimpunan Nasional maupun gerakan kemanusiaan universal (Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah) acapkali berhadapan dengan ancaman maut.

 

Kejengkelan kepada para politisi sebenarnya telah berlangsung sejak proses pembahasan RUU Lambang yang digagas oleh Pemerintah RI dalam menindak-lanjuti hasil kajian Pusat Studi Hukum Universitas Trisakti Jakarta bekerjasama dengan PMI Pusat. Satu faktor utama dalam kajian ini bermula dari kasus penembakan Elang Mulya Lesmana, seorang mahasiswa universitas tersebut dan Relawan PMI yang tengah bertugas. Sementara itu, dalam konstruksi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus segera dikuatkan dengan Undang-Undang. Sayang sekali, proses politik di DPR RI yang berlangsung sekitar 11 tahun sejak 2000 berakhir buntu karena melewati batas waktu masa tugas 2004 – 2009 dan 2009 – 2012 ketika tidak terjadi kesepakatan bulat. Pada proses ini, Relawan PMI sebagai jantung dan ujung tombak PMI masih berusaha menahan diri.

 

Bahkan, ketika #RUUKepalangmerahan diajukan oleh Badan Lesgislasi DPR RI mengganti RUU Lambang mulai dibahas dan banyak suara nyinyir anggota DPR RI yang berkomentar di media massa yang memberi kesan kepada publik bahwa lambang PMI dikultuskan, Relawan PMI meski semakin jengkel dengan sikap kekanakan itu tetap menahan diri. Begitu pula dengan aksi 3 Desember 2013 yang kurang diminati media massa pandang dengar (TV). Kedatangan 521 Relawan PMI mewakili lebih dari 2.150.000 orang dari seluruh wilayah Indonesia menemui Ketua DPR RI  juga masih dalam suasana menahan diri. Tetap mengedepankan sikap beradab sebagai perwujudan prinsip-prinsip dasar Gerakan dan kepatuhan pada hukum positif di Indonesia. Satu-satunya ekspresi kejengkelan dinyatakan dengan menyebut angka 10.000 orang Relawan PMI se Indonesia siap menagih janji Ketua DPR RI yang telah menyatakan akan mengganti Ketua Pansus #RUUKepalangmerahan jika tak segera bersidang menyelesaikan hal-hal yang tidak prinsipiil dalam masa persidangan ke 3 atau terakhir yang telah dimulai sejak tanggal 15 Januari 2014 lalu.

 

Sambil menunggu itikad baik dari Ketua DPR RI maupun seluruh anggota Pansus #RUUKepalangmerahan yang sebagian besar telah mendengar secara langsung pendapat dan keluh kesah Relawan PMI dalam proses audiensi 5 – 18 Desember 2013, proses konsolidasi kekuatan Relawan PMI terus berlangsung. Termasuk ketika menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai lokasi bencana di tanah air. Satu hasilnya adalah seruan agar memelihara dengan sungguh-sungguh Prinsip Dasar Kenetralan dalam pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang. Seruan yang disampaikan secara karikaturis nampak pada gambar di bawah ini. Dari keterangan yang dilampirkan dalam gambar tadi jelas sekali bahwa Relawan PMI telah mengambil sikap !

Kenetralan dlm pileg 2014 1Ilustrasi/Kartunis: Syamsul Arifin (TSR PMI Provinsi Bali) 

Keterangannya adalah:

Menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, adalah kesadaran bagi kita sebagai anggota PMI untuk menjaga kenetralan, agar PMI tetap dihormati, dipercaya dan dihargai oleh semua pihak.

 

Mengingatkan:

Penggunaan yang tidak tepat yaitu penggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak.

 

Pihak yang berhak (seperti anggota PMI) menggunakan fasilitas yang berlambang palang merah namun dimanfaatkan di luar tugas-tugas kepalangmerahan, kepentingan pribadi atau melakukan aktivitas yang bisa meruntuhkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun damai.

 

Mohon dipahami oleh semua karena ini demi kemanusiaan.

 

Sikap tadi adalah satu dari banyak puncak kejengkelan Relawan PMI terhadap proses politik yang tak lagi mengindahkan adab. Siap pasang badan dan mengambil risiko tertinggi (ada yang mengistilahkannya dengan perjuangan sampai titik darah penghabisan). Dan barisan yang militan kian meluas, sekalian melakukan mitigasi jika proses politik bagi #RUUKepalangmerahan akan mengalami hal serupa RUU Lambang.

 

Karena itu, ketika sebagian anggota DPR RI yang tengah membahas RUU Lambang yang kemudian mengalami jalan buntu setelah tidak tercapai kesepakatan politik bertamasya ke Denmark dan Turki dengan alasan studi banding sikap relawan PMI masih menahan diri meski kian sulit melepas kejengkelan atas “kebodohan yang terpelihara” itu. Sebagaimana kita, masyarakat awam tahu, bahwa studi banding ke luar negeri lebih banyak menjadi ajang wisata gratis tanpa maslahat. Menghamburkan uang rakyat untuk memuaskan syahwat pribadi di balik alasan politiknya.

 

Terlalu banyak contoh yang bisa diberikan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Relawan PMI tak pernah gentar menghadapi risiko maut sebesar apapun dari jaman ke jaman. Memang tidak semua, tapi mayoritas Relawan PMI yang berpegang teguh pada tujuan organisasi dapat dipastikan sebagai militan dalam pengertian umum. Apa artinya ? Di sinilah suasana batiniah yang ingin digambarkan sesuai judul tulisan di atas.

 

Seorang Tutur Priyanto yang bergabung sebagai anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kabupaten Bantul sekitar setahun sebelum Gempa Bumi yang berpusat di pantai Selatan Jogja berkekuatan 5,9 SR pada 27 Mei 2005 terjadi, adalah seorang mantan anggota Resimen Mahasiswa dan komandan Banser NU di wilayahnya. Dengan latar belakang itu, ia bukan orang yang asing dengan dunia kemiliteran dalam kadar tertentu. Ia juga tahu akan resiko ketika memutuskan naik ke rumah mBah Maridjan sang  juru kunci Gunung Merapi yang fenomenal itu untuk membujuk dan membawanya menjauh dari aliran lahar panas yang terus mengalir deras dari puncak gunung berapi teraktif di dunia tersebut.

 

Almarhum Tutur Priyanto adalah satu dari ratusan, bahkan ribuan Relawan PMI militan yang sangat faham dengan segala risiko tugas dan konsistensi memelihara sikap sebagai suka relawan organisasi kemanusiaan yang menjalankan mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Karena kecintaan pada organisasi mendorong para relawan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Realitas ini telah terjadi sejak jaman perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan sampai sekarang.

CATATAN AKHIR TAHUN SEORANG RELAWAN PMI

Pandawa 2

Kehidupan ini acapkali menghadirkan suasana luar biasa. Jauh dari dugaan, apalagi rencana. Sebagai manusia biasa, saya sering menemui hal luar biasa saat diliputi suasana sederhana. Mungkin sesederhana memakai baju untuk menutup aurat dan memenuhi kadar etika serta sedikit estetika. Kesederhanaan yang identik dengan orang kampung.  Dan kampung itu bernama Kampoeng Relawan PMI.

Pada tulisan sebelumnya tentang Kampoeng Relawan sebagai jembatan masa depan PMI mungkin agak ekspresif atau narsistik. Mana mungkin sejumlah “orang kecil” yang berstatus formal kurang jelas akan mampu menjembatani sebuah organisasi sebesar PMI? Jawabnya sederhana, biarlah proses mengalir ! Dan aliran itu memang dijaga dalam konsep sederhana. Bahwa warga Kampoeng Relawan adalah relawan PMI yang senantiasa berupaya menjaga dedikasinya untuk organisasi. Hanya “setia” pada tujuan, bukan orang atau siapapun dirinya.

Kesetiaan yang dilandasi oleh kesadaran pribadi bahwa menjadi relawan kemanusiaan di lingkungan Perhimpunan Nasional (PMI) sebagai bagian dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Gerakan) itu adalah panggilan jiwa. Konspirasi hati , meminjam istilah Bang Andi Gumilar dari Jakarta Selatan. Meski tanpa penjelasan memadai, dari sikap dan cara berpikir teman-teman, saya menangkap makna yang lebih dalam dari sebuah pernyataan sikap yang kami sampaikan kepada Ketua DPR RI, Dr. Marzuki Alie 3 Desember 2013 di Ruang Pleno Gedung Nusantara II lalu untuk menuntut pengesahan #RUUKepalangmerahan yang kami nilai akan menjadi ajang politik dagang sapi dan berpotensi mengalami nasib sama (deadlock) dengan genre sebelumnya RUU Lambang inisiatif Pemerintah RI untuk menguatkan dasar hukum atas ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang diterbitkan dengan UU No. 59 tahun 1958.

Perjalanan Kampoeng Relawan mengawal kedua RUU bagi Perhimpunan Nasional kepalangmerahan di Indonesia juga mengalir begitu saja. Ketika dr. Seno Suharyo dari Surabaya memberitahu saya tentang situasi terakhir pembahasan RUU Lambang yang deadlock itu lewat telepon maupun chatting, saya menyarankan aksi tanda tangan dukungan di seluruh wilayah Indonesia. Respon awal datang dari Kabupaten Bogor kemudian melompat ke Kalimantan dan Bali. Jawa, khususnya Jawa Tengah justru adem ayem alias tanpa respon sebagaimana telah saya prediksi. Realita ini bertolak belakang dengan sebutan provinsi yang pernah dinyatakan sebagai “barometer politik nasional dan basis kaum nasionalis” dan kampung halaman Lurah Kampoeng Relawan (menggelikan sekali!).

Gerakan Relawan PMI mengawal pengesahan #RUUKepalangmerahan bukan tanpa hambatan yang sangat berarti. Pertama, para penggagas yang karena sikap pribadinya menyatakan lebih setia pada organisasi (tujuan) dari pada kepada manusia (pengurus), sering diperlakukan sebagai “kaum marginal”. Perlakuan yang biasa dilakukan oleh kaum penjajah yang senantiasa menganggap dirinya lebih berkuasa. Sebagai manusia merdeka, kami tetap bertahan dan lebih memilih jadi “gerilyawan” sebagaimana dilakukan para syuhada Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sikap yang dalam Prinsip Dasar Gerakan disebut kemandirian (prinsip ke 3) setelah kemanusiaan dan kesamaan. Akibatnya, apapun yang kami lakukan cenderung disikapi dengan curiga (suudzon) oleh kebanyakan pengurus PMI di berbagai tingkatan yang sebagian besar berasal dari kalangan birokrat dan politisi  (dan menganggap diseminiasi kepalangmerahan bisa dipelajari sendiri ???).

Kedua, akibat lebih mengutamakan “kesetiaan” pada tujuan dibanding personalia organisasi, semua sumber daya pergerakan harus diupayakan secara mandiri. Bukan rugi, justru sebaliknya sangat menguntungkan karena tanpa beban transaksional yang biasa dilakukan “pedagang sapi” dan para oportunis. Kalaupun ada pengurus dan staf yang ikut aktif dalam gerakan relawan ini, mereka memang lebih menghargai sikap dan tujuan yang sama. Meski berisiko, mereka siap menanggung akibat yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan bergabung dengan Gerakan (Aksi) Relawan PMI untuk pengesahan #RUUKepalangmerahan seperti dilakukan oleh Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan yang selama ini menjadi rumah kedua warga Kampoeng Relawan. Apresiasi yang sangat tinggi untuk Bapak Dadang Masduki (Ketua) dan Bang Moch. Adnan (Sekretaris). Kami mencatatnya dengan tinta emas. Dan karena sikapnya itu, saya mengapresiasi keduanya lebih baik dari Joko Widodo yang diprediksi akan jadi kandidat kuat Presiden RI ke 7.

 

Mengapa Harus PMI ?

Pertanyaan ini sering muncul dari warga masyarakat yang belum tahu PMI secara utuh. Kalaupun tahu, sebatas UDD (Unit Donor Darah) yang sering dikonotasikan sebagai “vampir”. Tidak salah, tapi keliru. Lebih keliru lagi menganggap bahwa PMI adalah perwakilan agama hanya melihat sekilas lambang yang dipakai mirip dengan identitas yang biasa dipakai oleh kaum Nasrani. Inilah yang dipahami oleh kaum politisi sektarian yang ingin mengubah Indonesia jadi negara agama setelah gagal membawa isu Piagam Jakarta.

Bagi kami, bukan soal lambang yang lebih mendasar dalam mengupayakan secara maksimal #RUUKepalangmerahan harus disahkan sebelum masa persidangan DPR RI periode 2009-2014 berakhir. Alasan utamanya adalah:

  1. PMI adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan RI sejak 1873 bernama Nerkai dan seterusnya.
  2. RI telah menjadi anggota Gerakan sejak tahun 1958 dan meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 . Dalam konstruksi hukum negara, semua perjanjian internasional yang telah ditanda-tangani (ratifikasi) harus segera dibuat UU.
  3. Banyak relawan PMI tidak mendapatkan perlindungan hukum memadai (baca: diperlakukan diskriminatif) ketika bertugas di lapangan kemanusiaan. Kasus utama yang menginspirasi RUU Lambang adalah penembakan Elang Surya Lesmana, mahasiswa dan relawan PMI dari Universitas Trisakti Jakarta ketika bertugas mengevakuasi korban “Tragedi Trisakti” 13-14 Mei 1998 yang kasusnya kemudian dipetieskan dalam label “kasus politik“. Bukan kasus hukum yang berpotensi menjadi insiden internasional sebagai pelanggaran HAM berat.  Inilah kasus yang senantiasa dicatat dalam huruf tebal dan bergaris bawah oleh relawan PMI, khususnya RPI (Relawan Palang Merah Indonesia) dan warga Kampoeng Relawan.
  4. Pengalaman sangat buruk membiarkan proses politik bergerak sendiri di DPR RI dalam RUU Lambang yang sarat kepentingan politik sektarian dan transaksional. Sejumlah dana APBN dibuang sia-sia tanpa pertanggung-jawaban jelas dari orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung telah menikmati keuntungan ekonomi dan sosial dari gerakan reformasi yang juga menelan korban Relawan PMI.
  5. PMI harus menjadi organisasi yang sesuai khitahnya sebagai Perhimpunan Nasional. Karena PMI menerima mandat dari pemerintah selaku penyelenggara negara dan Gerakan. Jadi, PMI memang merupakan institusi di dalam sebuah negara yang kedudukannya khusus. Bukan bagian dari organisasi pemerintahan, bukan pula LSM seperti badan hukum yang dimiliki oleh Bulan Sabit Merah Indonesia(BSMI). Kedudukan khusus ini dijelaskan dalam Statuta Gerakan.
  6. Dengan adanya UU Kepalangmerahan yang memenuhi syarat-syarat dalam Statuta Gerakan dan konstruksi hukum Negara RI, organisasi PMI akan diselenggarakan  secara transparan (auditable) dan profesional.

Dalam aksi 3 Desember 2013 dan audiensi dengan beberapa Fraksi di DPR RI setelah itu, termasuk dengan Ketua Pansus #RUUKepalangmerahan, Anshory Siregar dari PKS yang mendukung kuat agar BSMI  agar menggantikan kedudukan PMI sampai opsi minimum  memasukkannya sebagai bagian dari PMI dalam sebuah pola kerjasama, kami menangkap kesan bahwa janji Ketua DPR RI di depan Relawan PMI yang melakukan aksi simpatik (meski kurang menarik perhatian media massa televisi) untuk me-rolling  Ketua Pansus #RUUKepalangmerahan jika masih bersikukuh dengan sikapnya yang mengulur-ulur waktu, akan kami tagih pada kesempatan pertama. Jika lalai, tidak menutup kemungkinan bahwa  Gedung DPR/MPR RI akan menjadi ajang simulai bencana berskala besar seperti ketika melakukan Operasi Tanggap Darurat Bencana Tsunami Aceh atau Gempa DIY dan Jateng 2006. Relawan PMI tak pernah takut mati dan tidak suka yang macam-macam. Sekali bergerak, harus tuntas! Apapun risikonya.

KILAS DI BALIK AKSI RELAWAN PMI 3 DESEMBER 2013 – BAGIAN I

Mewakili Relawan PMI se Indonesia menyatakan sikap di depan Ketua DPR RI

Mewakili Relawan PMI se Indonesia menyatakan sikap di depan Ketua DPR RI

Relawan PMI adalah sekelompok manusia Indonesia yang memiliki beberapa penampilan. Di masa aman dan damai, tampilan yang mengemuka adalah sosok manusia penuh kasih dan sayang kepada sesama di bidang kesehatan umum semisal pertolongan pertama (dulu disebut PPPK, hanya bidang penanganan kecelakaan), perawatan keluarga dan lain-lain. Sementara itu, ketika menghadapi situasi khusus dalam penanganan bencana maupun konflik sosial atau bersenjata (perang), tampilannya akan berubah jadi manusia yang seolah sangat berani menyongsong maut. Menghampiri aliran lahar panas atau berjalan di antara hujan peluru adalah konsekuensi tugas evakuasi dan/atau menolong korban di lokasi bencana letusan gunung berapi atau medan perang. Itulah gambaran umum tentang Relawan PMI berdedikasi (istilah lain untuk menggantikan kata militan ). 

Mengikuti perjalanan teman-teman Relawan PMI bagi organisasinya bisa terjadi di segala suasana.  Pada suasana biasa mungkin tak banyak hal yang menarik perhatian. Tapi dalam suasana khusus, banyak sekali hal tak terduga muncul secara spontan dan membawa suasana kejiwaan yang khas dan mungkin akan menjadi kenangan seumur hidup. Itulah yang saya rasakan saat menerima berita dari rekan Relawan PMI dari Surabaya, dr. Seno Suharyo, meneruskan informasi dari anggota Tim Advokasi PMI Pusat untuk RUU Lambang: Fitria Sidiqah. Intinya, karena terjadi kebuntuan pembahasan (deadlock), RUU Lambang bagi PMI yang merupakan inisiatif Pemerintah RI tak dapat diteruskan proses legalisasinya di DPR RI pada akhir tahun 2011 atau awal 2012. 

Kemudian muncul #RUUKepalangmerahan yang merupakan inisiatif DPR RI pada akhir tahun 2012. Membaca situasi tersebut, kami berdiskusi cukup mendalam tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses yang dirasa akan mengalami situasi serupa dengan inisiatif Pemerintah RI sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang sebagian diantaranya telah menjadi dasar hukum formal. Yaitu UU No. 59 tahun 1968 tentang tanda pelindung bagi dinas kesehatan TNI dan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Sementara itu, yang berfungsi sebagai tanda pengenal justru belum ada. Akibatnya, banyak penyalahgunaan lambang oleh pihak-pihak yang tak kompeten tanpa sanksi hukum yang jelas dan tegas baik oleh pemerintah selaku penyelenggara negara maupun PMI yang merupakan perhimpunan nasional kepalangmerahan yang diakui pemerintah melalui Kepres No. 25 tahun 1950. 

Kesadaran yang muncul dari pemikiran jernih dan nurani yang dalam, mendorong kami segera menginisiasi gerakan dukungan tanda-tangan sebagai gerakan moral seluruh warga masyarakat Indonesia yang dimulai dari lingkungan internal organisasi PMI, khususnya relawan se Indonesia. Respon pertama muncul dari sdr. Abidin yang lebih dikenal sebagai Kang Bidin dari PMI Kabupaten Bogor dan diwujudkan sebelum peringatan HUT PMI ke 67, 15 September 2012. Gerakan ini menggelinding bak bola salju yang kian membesar ke segala penjuru. Anggota TSR PMI Kota Banjarmasin, Hafiludin (Hafil Dayak) menggelindingkan di wilayah Indonesia Timur. Terutama pulau Kalimantan dan sekitarnya. Gayung bersambut, di pulau Dewata digalang oleh Edi Suprayitno (KSR PMI Kabupaten Badung). Sementara itu, pulau Jawa yang menjadi sentral kegiatan justru merespon dengan sangat lambat. Mungkin terkendala faktor kultural, ewuh pekewuh (sungkan) yang tidak proporsional. 

Bola salju tadi terus membesar dan menuju satu titik bernama Silaturahmi Relawan PMI Media Sosial se Indonesia di Markas PMI Kabupaten Bantul, 24 – 26 Mei 2013. Hadir perwakilan relawan dari berbagai wilayah : Sumatera (diwakili Bengkulu dan Sumatera Selatan), Jawa (semua provinsi kecuali Banten), Bali dan Kalimantan.  Yang menarik dari pertemuan ini adalah munculnya kesadaran dan kesamaan persepsi tentang pentingnya Relawan PMI sebagai ujung tombak organisasi dalam mencapai tujuan PMI masa depan yang lebih baik. Beberapa relawan dari DKI yang juga menjadi staf di PMI Pusat memberi gambaran cukup gamblang tentang keadaan PMI yang tengah berjalan. Baik Deni Prasetyo, Rahmat maupun Dodi Kiting menguatkan gambaran tentang perlunya pembenahan secara signifikan agar PMI dapat berfungsi sesuai khitahnya selaku Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia.

Diskusi yang lebih intensif pasca silaturahmi Bantul terus berlanjut di berbagai media sosial. Baik di grup-grup facebook, twitter, blog, chatting  maupun milis.  Ketika proses diskusi tengah memasuki tahap intensif, ada musibah kecil dari seseorang yang mengaku pemilik grup Voltage sebagai grup diskuksi utama di facebook. Akibatnya, sejumlah orang yang semula merasa cukup nyaman berdiskusi di grup ini kemudian menyatakan diri mundur secara beramai ramai kepada saya. Secara kebetulan, saya telah membuat sebuah grup bernama Reuni Relawan Gempa Bantul yang kemudian diubah menjadi Kampoeng Relawan. Penamaan itu bukan tanpa sengaja, tapi dengan kesadaran bahwa mengahadirkan suasana kampung yang aman, tenteram dan damai sangat diperlukan untuk  mengikat kembali anggota forum diskusi konstruktif bagi organisasi PMI yang lebih baik di masa depan. 

Para inisator yakni Tri Sugiarto dan Suhartadi (Semarang); Seno Suharyo, Rudi Winarto “Bom Doank” dan Ken Aditya (Surabaya), Musytarif Muhammad (Tulungagung); Edi Suprayitno (Doaku Palestina – Bali); Eko Legowo (Eko Legok – Sleman) dan Seto Handoko (Bantul); Iskandar Akbar (Rere Kampret ) dan  Bambang Widodo dari Palembang; Suwandi (Dang Adi – Bengkulu); Mashur Yadi (Bang Yadi Al Ghoribi – Pangkalpinang); Ahmad Misno (Bang Misno-Banjar); Muksinun (Kota Jogja); Deni P, Rahmat Arif dan Dodi Kiting (Jakarta) serta saya mulai melanjutkan proses diskusi sersan dan intensif (konstruktif dan solutif) di grup Kampoeng Relawan sampai sekarang.

Satu diantara beberapa ciri utama manusia Indonesia sejatinya adalah cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Hal ini nampak sangat jelas ketika ada upaya dari manapun asalnya, dalam bungkus apapun atau dalam kondisi yang bagaimanapun akan “menjajah”. Perlawanan maksimal pasti terjadi baik dengan cara konstruktif maupun destruktif. Itulah yang terjadi ketika Relawan PMI se Indonesia merasakan suasana “penjajahan” dalam proses pembahasan RUU Lambang yang merupakan  inisiatif Pemerintah dan kini berganti nama menjadi #RUUKepalangmerahan sebagai inisiatif DPR RI. 

Pameran kekuasaan politik yang dilakukan oleh beberapa partai di DPR menyebabkan kebuntuan pembahasan (dead lock) RUU Lambang. Banyak yang tahu tentang 7 Prinsip Dasar dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Terutama Prinsip Kesatuan yang hanya membolehkan satu lambang untuk satu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah saja. Semua tanda atau lambang ini tidak ada kaitan sama sekali dengan agama apapun sebagaimana yang sering dimanipulasi untuk mengumpulkan dukungan dari satu faktor rentan psikologi massa di Indonesia yakni sentimen sektarian. Khususnya sekelompok orang yang senang memanfaatkan kerentanan ini untuk mereguk keuntungan bagi kelompoknya saja. Karena pada dasarnya Islam itu agama yang rahmatan lil ‘alamin. Membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi manusia. Apalagi hanya sekelompok orang yang menganut haluan politik secara kaku dan kasar. Tiada kelemahlembutan yang meneladani dari perilaku rosul Muhammad SAW. Apalagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pergerakan Relawan PMI memang jauh dari kepentingan pribadi. Masuknya Andi Gumelar dan Alvis Syamsi dari DKI Jakarta sejak di Temu Karya Nasional V (TKN) Relawan PMI di Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang Jawa Timur 23 – 28 Juni 2013 membuat suasana menjadi lebih dinamis. Keduanya adalah orang-orang yang berdedikasi (baca: sangat militant) dengan mengabdikan lebih dari setengah umurnya untuk PMI tanpa imbalan apapun. Bahkan sebaliknya, seperti kebanyakan relawan yang mendedikasikan dirinya untuk gerakan kemanusiaan melalui organisasi PMI, kami senantiasa menjaga kemandirian dan kenetralan. Karena hanya omong kosong jika bicara tentang kemanusiaan tapi melalaikan kedua hal yang sifatnya sangat pribadi itu. Itulah cara kami memaknai kesukarelaan yang sejatinya bersumber dari Allah ta’ala, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Di arena nasional itu, nama Kampoeng Relawan mendapat apresiasi cukup tinggi baik dari peserta dari seluruh penjuru tanah air Indonesia, Panitia maupun Pengurus Pusat (Markas Besar) PMI, terutama dari Ketua Bidang Relawan, Bapak H.M. Muas, SH pasca acara stand up volunteer 2 .

Momen nasional lima tahunan ini memang lebih banyak menghadirkan jembatan informasi dan komunikasi baru yang selama ini terkendala oleh berbagai hal teknis maupun non teknis. Yang biasa atau luar biasa. Seperti kata pepatah ”tiada rotan, akarpun jadi”. Kesadaran pribadi atas pentingnya kebersamaan menjadikan sesuatu yang semula dianggap mustahil akhirnya mampu diwujudkan dengan segala konsekuensinya. Itulah ”undangan atau surat tugas” yang biasa kami kantongi setiap kali datang ke berbagai peristiwa penting yang dilaksanakan oleh PMI. Formalitas bukan halangan besar untuk hadir. Apalagi di basecamp Kampoeng Relawan yang berada di luar arena. Dan salah satu tujuan kehadirannya adalah mengakomodasi jiwa kesukarelaan para peninjau maupun penggembira dari berbagai wilayah di dalam dan luar Pulau Jawa.  Dua provinsi yakni Kalimantan Selatan dan Bali adalah rombongan besar dengan masing-masing membawa sekitar 20 personil Korps Sukarela (KSR) perguruan tinggi dan umum. 

Setiap momen adalah gerakan dan setiap gerakan akan punya sedikitnya satu tujuan. TKN V adalah monentum kebangkitan (kembali) Relawan PMI dalam mengawal perjalanan organisasi PMI di masa depan agar lebih baik. Pengalaman buruk kegagalan pengesahan RUU Lambang yang diinisiasi Pemerintah RI karena masuk jalan buntu pembahasan (deadlock) adalah sebuah pelajaran berharga yang tidak boleh terjadi pada perjalanan #RUUKepalangmerahan yang diinisiasi oleh DPR RI. PMI memang tak perlu ”bertransaksi” karena bukan pedagang apapun. Juga tak berpolitik sectarian. Politik PMI sebagai bagian Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah politik kemanusiaan yang tak kenal dominasi atau diskriminasi.

Relawan PMI bukan sekadar agen perubahan, tapi roh organisasi PMI sejak jaman pra kemerdekaan sampai sekarang. Ketika mendampingi para syuhada kemerdekaan Bangsa Indonesia, relawan PMI baik yang bergabung dalam laskar-laskar perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan. Maupun yang membentuk kesatuan-kesatuan mandiri sebagai wujud nyata peran aktifnya bagi masa depan negeri jajahan yang bernama Indonesia saat ini. PMI adalah bagian dari sejarah nasional, bukan ormas atau LSM jejadian yang banyak  berdiri pasca reformasi dengan “ mengambil untung” dari hasil jerih payah orang lain.   Jika ada yang salah dalam perjalanan PMI akhir- akhir ini, sebagian besar penyebabnya adalah perilaku sektarian orang-orang yang tidak dengan suka rela memelihara amanat organisasi. 

Relawan PMI merasa terpanggil untuk meluruskan kembali jalan organisasi yang telah dibelokkan untuk kepentingan lain di luar tujuan utama organisasi PMI selaku Perhimpunan Nasional yang memegang mandat sejarah kebangsaan Indonesia dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulu di masa perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agutus 1945 oleh Soekarno – Hatta, relawan PMI akan menjaga konsistensi peran dalam membantu pemerintah selaku penyelenggara negara RI. Kesetiaan relawan PMI hanya kepada tujuan organisasi. Bukan kepada orang seorang atau sekelompok orang yang ada di dalam organisasi. Apalagi jika keberadaannya menjadi benalu dan kontra produktif. Relawan PMI tak pernah takut mati!Pandawa Relawan PMI se Indonesia Beraksi 1Pandawa Relawan PMI se Indonesia Beraksi di DPR RI

Di Balik Tragedi Bintaro 2013

#RUUKepalangmerahan

Ironi di negeri yang dimerdekaan oleh pejuang. Akankah kita membiarkan penghianatan sejarah meraja lela ?

Bagi sebagian orang, peristiwa tabrakan antara tangki BBM dan sebuah komuter di Pondok Betung Bintaro Jaksel Senin, 9 Desember 2013 lalu yang menelan korban meninggal dan luka2, mungkin tidak jadi bahan pembicaraan yang menarik lagi. Juga dengan upaya “tebar pesona” yang dilakukan sejumlah pihak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dalam peristiwa nahas itu.Tapi tidak bagi Relawan PMI, baik yang tengah bertugas di lapangan maupun berupaya menanyakan hak sebagai warga bangsa dan negara Indonesia.

Sementara itu, banyak pula yang tidak tahu bahwa ada dua unsur penolong yang sebenarnya telah melakukan “kontrak mati” yakni petugas pemadam kebakaran dan Relawan PMI. Jika kontrak mati petugas pemadam kebakaran mendapat perlindungan hukum pasti melalui organisasinya, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Relawan PMI mengalami hal sebaliknya. Dua RUU yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perhimpunan nasional kepalangmerahan. Yakni RUU Lambang yang merupakan inisiatif Pemerintah RI maupun #RUUKepalangmerahan yang inisiatif DPR RI telah dan akan dimentahkan untuk tujuan politik sekelompok kecil manusia. Upaya yang jelas sekali berdampak menghilangkan jejak sejarah PMI dalam berperan serta pada aksi-aksi memberi bantuan kemanusiaan dan menegakkan kemerdekaan Bangsa Indonesia dari pra Proklamasi Kemerdekaan 17 Agutus 1945 sampai sekarang.

#RUUKepalangmerahan

Relawan PMI menjalankan tugas kebencanaan dengan kontrak mati.

#RUUKepalangmerahan

RELAWAN PMI MENGGUGAT-BAGIAN KEDUA

#RUUKepalangmerahan

Tindak lanjut aksi 3 Desember 2013, kami telah beraudiensi dengan dua fraksi besar di DPR RI yakni F PDIP pada 4 Desember dan FP Golkar 5 Desember 2013 bersamaan dengan perayaan Hari Relawan Se Dunia yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (United Nations). Kedua fraksi sangat responsif dan respektif dengan semua penjelasan delegasi Relawan PMI yang berjumlah 18 orang dan didampingi oleh Kepala Bidang Relawan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Bp. H. Muas, SH. Intinya, mereka memandang sangat urgen untuk mengagendakan RUU Kepalangmerahan pada masa sidang 2013/2014 yang akan berakhir Maret 2014. Bahkan FPG merasa “disepelekan” oleh Ketua Pansus yang tak pernah berusaha mengundang para anggota Pansus RUU Kepalangmerahan untuk bersidang dan membahas materi RUU. (Pernyataan anggota Pansus dari FPG dari Sulsel, Ibu Riyani Sudirman pada audiensi Jumat pagi)

#RUUKepalangmerahan

Suasana Ruang FP Golkar 1

Suasana Ruang FP Golkar 2 n aku 1

Suasana Ruang FP Golkar 2 n aku 2

#RUUKepalangmerahan 

Di tengah usaha teman-teman Relawan PMI se Indonesia melanjutkan aksi simpatik 3 Desember 2013 yang mendesak agar RUU Kepalangmerahan segerah diagendakan dan disahkan sebelum masa akhir persidangan DPR RI periode 2009 – 2014 di Gedung DPR RI, satu inisiator yang mendorong lahirnya RUU Kepalangmerahan sejak 1995, sdr. Seven Audi Sapta dipanggil menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa pada Jumat dinihari di Jogjakarta. Bersama alm. Christobal (Jakarta Selatan) dan Titus (Jogja) , ketiganya sangat gigih dan konsisten memperjuangkan “hak rakyat Indonesia” dalam Konvensi Jenewa 1945 yakni menguatkan badan hukum dan UU 59/1968 tentang tanda pellindung bagi Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Bahkan, satu wasiat alm. sdr. Chirstobal sebagaimana diterima oleh sdr. Andi Gumilar, agar setelah RUU Kepalangmerahan diagendakan dan disahkan, segera ada perwakilan Relawan PMI mengibarkan bendera Merah Putih dan Lambang PMI di Jenewa, Swiss. Selamat jalan teman !

 

Pada dua kali kesempatan beraudiensi dengan dua fraksi besar DPR RI yakni FPDIP dan FP Golkar, kami membawa suara asli Relawan PMI yakni “Kami tak pernah takut mati untuk membela Merah Putih dan PMI” sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Alvis Syamsi, Relawan PMI Jakarta Pusat yang telah berkecimpung dalam beragam aktivitas pendidikan, penanganan bencana maupun konflik bersenjata di PMI selama lebih dari 37 tahun. Kedua fraksi cukup paham dan berjanji untuk mendorong pengesahan RUU Kepalangmerahan segera dengan segala konsekuensinya. Termasuk menyapu bersih para “pengotor negara dan cita-cita luhur Bangsa Indonesia“.

 

Selaku pribadi, generasi muda Tentara Pelajar dan Relawan PMI sejak 1979, saya selalu mengingatkan agar semua rakyat Indonesia, khususnya anggota Pansus RUU Kepalangmerahan tidak menghianati negara dan bangsanya. Semboyan Tentara Pelajar ” Pengabdianku kepada bangsa dan negara, dari buaian sampai ke liang lahat” kian tertanam kuat dalam nurani dan gerak langkah Relawan PMI .

 

Banyak lagi fakta sejarah yang akan relawan PMI ungkapkan pada masyarakat luas. Bahwa mengganti lambang PMI di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah bentuk nyata usaha “membubarkan negara“. Relakah kita ???

RELAWAN PMI MENGGUGAT – BAGIAN PERTAMA

#RUU Kepalangmerahan

Relawan PMI se Indonesia menagih janji Ketua DPR RI untuk segera sahkan RUU Kepalangmerahan

Perjalanan menuju upaya penguatan dasar hukum negara Republik Indonesia atas penanda-tanganan Konvensi Jenewa 1949 dalam konstruksi hukum nasional semestinya harus dilakukan segera.

Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu ada 5(lima) dekrit Bung Karno sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Inilah ke lima pernyataan sikap (dekrit) tsb:

1.    Dekrit tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

2.    Dekrit tentang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang kemudian dibacakan pada 17 Agustus 1945.

3.    Dekrit tentang Pekik Kebangsaan Indonesia “MERDEKA !”

4.Dekrit tentang Palang Merah Indonesia yang kemudian didelegasikan kepada Bung Hatta untuk mengamankan kelahiran PMI pada 17 September 1945 sebagai Perhimpunan Nasional kepalangmerahan ( acuan utama prinsip dasar kesatuan, satu lambang untuk satu negara).

5.    Dekrit tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 1945.

Dari bukti sejarah yang dipaparkan oleh Kabid Relawan PMI Pusat, H.M. Muas, SH; pada audiensi dengan FPDIP hari Kamis, 5 Desember 2013, yang bertepatan dengan perayaan Hari Relawan se Dunia sesuai ketetapan PBB (United Nations), relawan PMI mengajikan satu fakta sejarah yang tercecer dan berserakan di berbagai penjuru dunia. Fakta lain ada di sini.

#RUU Kepalangmerahan 

Dari bulan Juni atau Juli 2013, ketika kami menganalisis situasi kejiwaan pada perjalanan hak inisiatif DPR yaitu dengan munculnya Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan, bersama Seno Suharyo dari Surabaya, saya memunculkan gagasan untuk menguatkan posisi tawar PMI yang “menunjukkan indikasi akan diobok-obok” oleh satu atau beberapa partai politik yang mengatasnamakan mayoritas penduduk Indonesia. Indikasi kuat upaya tsb nampak semakin kuat dan gencar dilaksanakan setelah gagal mengangkat isu pemberlakuan kembali Piagam Jakarta. Kelicikan dan kepicikan terus bergulir mengatasnamakan agama Islam. Sebagai awam tahu, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh isi alam semesta ini. Bukan hanya dunia manusia. Apalagi sekadar ilusi polisi lacur yang telah menjual keprihatinan warga negara akibat terkena musibah bencana alam jadi komoditas politik murahan.

#RUU Kepalangmerahan 

Secara kebetulan, kami yang menerima informasi awal dari Tim Advokasi RUU Kepalangmerahan dari Markas Besar (Pengurus Pusat) PMI, setelah melakukan kajian taktis dan strategis,  segera mengambil inisiatif untuk menggalang dukungan berupa pengumpulan tanda tangan relawan PMI khususnya dan stakeholders PMI yang dimulai di Kabupaten Bogor jelang perayaan hari lahir PMI 17 September 2012. Dari kota hujan ini, gerakan melebar ke Kalimantan, Bali dan Sumatera. Pulau Jawa sangat terlambat merespon karena “ketakutan berlebih”. Gerakan ini kemudian mengerucut di tengah arena Temu Karya Nasional V Relawan PMI di Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang saat sarasehan yang mendatangkan Ketua DPR RI sebagai pembicara utama. Dengan inisiatif teman-teman yang telah sangat lama berkecimpung dalam beragam kegiatan pelatihan, penanganan bencana alam maupun konflik bersenjata, Ketua DPR RI Dr. Marzuki Alie berjanji bahwa proses politik di DPR RI akan terus bergulir (ternyata bertolak belakang dengan fakta yang kami temukan di lapangan di dalam audiensi dengan partai-partai politik besar di DPR RI).

Pada acara stand up volunteer yang digagas dan dilaksanakan rekan-rekan dari Kampoeng Relawan muncul informasi yang cukup mengejutkan tentang keberadaan 5 dekrit (pernyataan sikap) dari Bung Karno selaku tokoh utama proklamasi kemerdekaan RI. Selain beberapa hal penting yang berkaitan dengan hak-hak dan posisi relawan PMI khususnya serta relawan kemanusiaan pada umumnya. Dari sini kemudian gerakan bergulir melalui media sosial. Informasi dari anggota utama Tim Advokasi PP PMI untuk RUU Kepalangmerahan, sdr. Fitria Sidiqah, menggugah kembali semangat untuk lebih kuat dan keras mendorong adanya dasar hukum negara atas ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 sebagaimana dituangkan dalam UU No. 59 tahun 1968 tentang tanda pelindung bagi unit kesehatan militer (TNI) dan perhimpunan nasional, Palang Merah Indonesia.

Relawan PMI (Coba) Berwirausaha Sosial

KSR PMI Kab. Sleman unjuk kebolehan periksa darah

KSR PMI Kab. Sleman unjuk kebolehan periksa darah

Satu kekuatan utama Palang Merah Indonesia (PMI) ada di dalam kapasitas relawannya. Selaku manusia dewasa dan normal, relawan PMI yang bergabung dalam Korps Sukarela (KSR) maupun Tenaga Suka Rela (TSR), mereka juga memiliki keinginan hidup wajar secara sosial dan ekonomi. Jika ia atau mereka akan melakukan peran kerelawanan agar tetap optimal maka faktor kecukupan atas kebutuhan ekonomi harus dipastikan lebih dulu. Apalagi bagi relawan yang telah berkeluarga.

Memang ada asumsi atau jargon yang menyebut “relawan (PMI) tak pernah takut mati, tapi takut kelaparan”. Asumsi yang wajar bagi pekerja kemanusiaan di lapangan yang senantiasa berhadapan dengan aneka suasana ekspresif dan impulsif (penderitaan, kesedihan, putus asa dan sebagainya). Karena itu, selain perlu kesiapan teknis dan mental, relawan PMI juga manusia biasa yang membutuhkan rasa aman dan nyaman. Selain aman dari rasa takut kelaparan, juga gelisah atas kelangsungan hidup anggota keluarganya. Bagaimana mungkin dapat bekerja optimal jika bayang-bayang gelisah tadi terus menggelantung ?

Untuk menjaga misi sosial organisasi PMI yang harus mengantar jasa kemanusiaan tanpa membedakan korban secara mandiri, netral dan sukarela di seluruh penjuru negeri dan dunia internasional, relawan PMI dibekali berbagai pengetahuan dan ketrampilan hidup (life skill) di lapangan. Tetapi, untuk memelihara kehidupan pribadi sebagai mahluk hidup dan sosial, PMI tidak secara khusus memberi bekal tersebut. Ketimpangan inilah yang coba diantisipasi oleh para relawan senior dengan beragam upaya pemberdayaan ekonomi secara mandiri di luar aktivitas utama ketika bertugas sebagai relawan. Ada yang membuka usaha (bisnis) penyediaan alat-alat pertolongan pertama, asesori dan busana serta berbagai sektor bisnis yang sebagian besar dilakukan berdasar prinsip-prinsip kewirausahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada perkembangan pola bisnis memungkinkan relawan PMI dan para pekerja kemanusiaan lainnya melakukan peran ganda. Yakni kewirausahaan sosial (socialpreneurship) yang merupakan perpaduan antara kewirausahaan dan kesejahteraan sosial. Paul C. Light memberi batasan tentang kewirausahaan sosial adalah individu, kelompok, jaringan, organisasi atau aliansi yang melakukan usaha (bisnis) dan berupaya mengatasi masalah sosial mendasar dengan gagasan, pola dan pendekatan yang berbeda-beda.

Banyak sudah kegiatan wirausaha sosial yang dilakukan oleh berbagai kalangan di seluruh dunia yang meraih sukses. Steve Jobs, pendiri dan pemegang saham utama Apple Computer, menginspirasi banyak orang dengan pesan-pesan yang humanis. Satu diantaranya yang dikutip oleh Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia adalah ” model berbisnis saya adalah the Beatles. Mereka adalah empat orang yang menjaga kecenderungan sifat-sifat negatif anggotanya tetap dalam posisi seimbang”. Menjaga keseimbangan sifat-sifat negatif untuk mendapatkan energi positif melalui karya-karya yang dapat dinikmati banyak orang.

 

Ketemu teman lama di rumahku

Ketemu teman lama di rumahku

Inspirasi bisnis tanpa meninggalkan faktor sosial yang mendasar seperti itulah yang mampu menepis anggapan bahwa seorang relawan kemanusiaan tak akan mampu menjalankan bisnis dengan optimal. Menjaga keseimbangan kepentingan sosial dan bisnis tidak hanya telah dibuktikan oleh Steve Jobs. Di Indonesia ada nama Sandiaga S Uno atau Rheinal Kasali dengan Rumah Perubahan-nya. Atau Irma Suryanti bersama Mutiara Handicraft-nya mengangkat kaum difabel dengan beragam produk kesed yang telah mendunia serta banyak lagi orang, lembaga maupun asosiasi yang telah membuktikan bahwa pelaku bisnis adalah manusia yang kehilangan sisi kemanusiaannya.

 Hasil periksa darahlu 3 kolesterol 3

Ketika googling saya tertarik dengan sebuah banner bertuliskan Life Blood Analisys yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai analisis darah yang dapat dilihat hasilnya secara langsung oleh semua orang. Di dalam analisis ini ada berbagai komponen darah yang diperiksa dan ditayangkan langsung dengan monitor televisi. Sementara itu, cara sama yang sering terjadi di Indonesia adalah manual dalam bentuk angka atau tampilan grafis hasil analisis darah di laboratorium klinis. Bagi para ahli, kedua cara itu mungkin tak ada bedanya. Tapi tidak buat orang awam yang ingin tahu lebih rinci tentang hal sama.

Dalam menjalankan tugas kemanusiaannya, relawan PMI dibekali berbagai pengetahuan dan ketrampilan teknis. Selain pertolongan pertama dan pelayanan ambulans, penanganan kebencanaan serta donor darah yang telah banyak diketahui oleh masyarakat umum, ada juga pengetahuan yang lebih teknis dan rinci untuk masing-masing ketrampilan tersebut. Khusus pengetahuan dan ketrampilan yang berkait dengan donor darah, PMI juga menyediakan pelatihan analisis komponen darah terutama dalam melayani pasien yang memerlukan transfusi darah. Selain itu, pengetahuan dan ketrampilan teknis harus diperoleh dari luar institusi PMI.

Berkaitan dengan banyaknya permintaan warga masyarakat terhadap upaya pemeliharaan kesehatan melalui analisis (komponen) darah secara langsung, beberapa relawan PMI yang bergabung dalam Komunitas Sosial Media Kampoeng Relawan (KR) berusaha memenuhinya dari sumber di luar institusi PMI. Satu diantaranya adalah mengikuti sebuah perusahaan multilevel marketing yang memiliki visi, misi dan tujuan searah. Sebagai langkah awal, beberapa warga KR yang tergolong senior (TSR) dan memiliki pengalaman cukup, bergabung dengan jaringan usaha tersebut.

Sepanjang perjalanan satu bulan terakhir, kami berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan sosial melalui kegiatan bertajuk “Pemeriksaan Darah dan Konsultasi Kesehatan Gratis” dengan metoda dan standar pekerjaan yang berlaku pada perusahaan tersebut melalui tim-tim kecil yang beranggotakan 2 -3 orang. Setelah melewati tahap pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan, pemeriksaan darah secara langsung dengan sebuah mikroskop elektronik yang dihubungkan dengan layar monitor televisi. Hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk visual yang dapat bersama oleh pasien, pemeriksa maupun orang di sekitarnya. Kemudian ada penjelasan dan diskusi interaktif. Dari hasil diskusi yang dicatat oleh petugas lain, pasien diberi saran. Satu diantara hal penting yang disarankan oleh konsultan kesehatan adalah anjuran agar giat berdonor darah secara rutin untuk menjaga kesehatan secara umum dan kelancaran aliran darah dengan pola hidup sehat.

Proses bisnis akan terjadi bila pasien bersedia menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang menjadi afiliasi para pemeriksa dan konsultan itu. Tidak hanya satu, tapi dapat berasal dari bermacam produk yang disediakan oleh beberapa perusahaan. Dari transaksi itu, relawan PMI memperoleh bonus jaringan yang nilainya bervariasi dari ribuan sampai jutaan rupiah. Sebagian bonus tadi ditabung untuk investasi bisnis yang mendukung pengembangan kewirausahaan sosial. Dengan kata lain, dua kepentingan utama : bisnis dan sosial (kemanusiaan) tetap dapat berjalan dengan terus menerus menjaga keseimbangannya.

Basecamp KR

Kampoeng Relawan: Antara Sociopreneurship dan OVOP

Ketika berdiskusi dengan Eko Legowo yang lebih dikenal dengan sebutan Eko Legok, kami menemukan satu titik sama dalam melihat masalah sosial yang dihadapi relawan PMI pada umumnya. Masalah itu adalah menyeimbangkan antara peran selaku pekerja kemanusiaan yang harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa imbalan jasa. Serta kedudukan pribadi selaku warga masyarakat yang juga harus mampu menyukupi hajat hidupnya secara layak.

Dalam realita, antara peran dan kedudukan keduanya seringkali berbenturan. Karena itu, perlu ada suatu upaya bersungguh-sungguh dan bersinambung untuk memberdayakan kesejahteraan sosial relawan melalui kewirausahaan. Menciptakan dampak manfaat sosial yang semakin besar melalui beragam kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Gambar

Warga Kampeong Relawan di basecamp Temu Karya Nasional V Relawan PMI 2013 – Wisma Sakura Obyek Wisata Selorejo Kab. Malang Jawa Timur

Kehadiran para inovator sosial di berbagai bidang kemasyarakatan perlu didukung dengan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif agar dapat menumbuhkan daya ungkit yang semakin besar bagi perubahan. Penguatan kelembagaan, dukungan jejaring, akses informasi dan sumber daya selalu menjadi isu sentral dalam berbagai ihtiar di akar rumput. Misi pokok Asosiasi ini adalah membangun kolaborasi secara sinergis di antara berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan sektor kewirausahaan sosial di Indonesia. Keterpaduan, kolaborasi dan pengayaan bersama adalah kata kuncinya.  Demikian sambutan pendiri Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) Bambang Ismawan .

Wirausaha sosial (Social atau Sociopreneur) adalah individu yang memiliki solusi inovatif untuk mengatasi masalah sosial dengan cara mengubah sistem, memberikan solusi dan memengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan. Awalnya ia bertindak dalam skala lokal kemudian dapat diperluas. Inovasi yang dikembangkan adalah solusi inovatif dan menciptakan kesempatan baru. Misi sosialnya mengatasi masalah sosial yang paling menekan. Dampak dari adanya wirausaha sosial ini adalah perubahan skala luas, mengubah sistem dan menyebar luaskan solusi (Bill Drayton, CEO and Chair of Ashoka).

***

OVOP pada dasarnya adalah upaya pengembangan sumber daya lokal berbasis budaya dalam suatu bentuk produk atau jasa yang dapat diterima secara global (local yet global), kepercayaan diri dan kreativitas (self reliance and creativity) serta pengembangan sumber daya manusia. OVOP digagas untuk mengatasi masalah lokal perfektur Oita di Jepang yang tidak memiliki sumber daya yang memungkinkan investasi untuk pengembangan ekonomi berbasis teknologi tinggi. Akhirnya diputuskan untuk mengembangkan bidang pertanian dan perikanan yang pada akhirnya membawa kemakmuran bagi masyarakatnya.

Gambar

Tinjau lapangan dan berinteraksi dengan perajin anyaman – KSR Univ. Diponegoro Semarang di Sentra Kerajinan Anyaman Pandan Kebumen

Gambar

Firman nampak melayani pengunjung Kedai Kawan di bazar relawan dalam Temu Karya Relawan V 2013 Relawan PMI di Selorejo Kab. Malang 24-30 Juni 2013

Kisah sukses OVOP diadopsi dalam beragam aplikasi di berbagai negara. Thailand bahkan dianggap sebagai satu diantara berbagai negara yang mampu menyerap dan mengembangkan gagasan OVOP melalui OTOP (One Tambon One Product). Tambon adalah istilah lokal untuk sebutan desa atau kawasan pedesaan. Mereka menghadirkan internet disetiap tambon agar aktivitas produktif dan kreatif masyarakat dapat disajikan secara nyata dan terbaru. Satu prestasi yang kini diunggulkan dalam OTOP adalah paket wisata air Chao Praya River. Paket yang sebenarnya tak begitu istimewa ini dikemas dalam beragam bentuk pertunjukan dan festival.

Indonesia adalah sebuah komunitas besar, Indonesia adalah sebuah kekayaan, jika kita mampu memadukan berbagai potensi dan daya yang kita miliki untuk pembangunan sosial. Kerjasama dan hubungan yang saling memajukan perlu kita perkuat di berbagai lini di sini. Dalam konteks pembangunan sosial, ada suatu kebutuhan untuk memadukan upaya-upaya dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang berkesinambungan. Atau dengan kata lain melakukan upaya pembangunan sosial melalui langkah-langkah kewirausahaan. Demikian isi sambutan Ketua Dewan Pembina AKSI (Asosisasi Kewirausahaan Sosial Indonesia) yang juga pendiri LSM Bina Swadaya yang menerbitkan majalah pertanian terkenal “Trubus”.

Berkembangnya aktivitas kewirausahaan di tengah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat menarik. Kehadiran internet membuat banyak peluang terjadinya transaksi online. Bahkan bila kita cermati di dua media sosial terbanyak penggunanya yakni Facebook dan Twitter, aneka penawaran bisnis online hampir setiap saat terjadi dengan beragam jenis komoditas dan transaksi. Sayangnya, kesempatan besar itu belum mampu dimanfaatkan secara optimal karena pengguna media sosial tadi cenderung pasif dan tidak kreatif. Kebiasaan copy paste dan menjadi partisipan pasif yang hanya memberi apresiasi sederhana dengan cara menyukai produk atau hasil karya orang lain (tanda suka/like) adalah keadaan yang tidak mendukung penggalian potensi kreatif dan pengembangan upaya inovatif.

Di jejaring Facebook misalnya, ada ribuan grup komunitas dengan beragam latar belakang. Di lingkungan PMI yang memiliki jumlah relawan sekitar 1 – 2 juta orang di seluruh wilayah Indonesia misalnya, ada puluhan atau ratusan grup komunitas relawan. Grup atau komunitas ini adalah potensi besar yang belum diberdayakan. Karena itu, Kampoeng Relawan berupaya menggali potensi itu dengan menghadirkan Kedai KAWAN. Pendekatan sociopreneurship sangat sesuai dengan karakter dasar komunitas yang memiliki kedekatan emosional antar anggota dan masalah krusial  optimalisasi potensi kreatif dan inovatif relawan.

Konsep kampung sebenarnya mengadopsi gagasan OVOP. Banyak relawan PMI yang berkelas dunia (local yet global). Paling tidak, adanya beberapa orang Relawan PMI yang mampu membangun jejaring dengan relawan internasional adalah satu entry point aplikasi OVOP sekaligus sociopreneurship. Selain itu, kepercayaan diri dan kreativitas bukan sesuatu yang asing. Nah, faktor kunci ketiga dalam aplikasi OVOP yaitu pengembangan sumber daya manusia. Dengan terbiasa melakukan kemandirian, kebanyakan relawan PMI memiliki sebagian besar syarat untuk mewujudkan sociopreneurship berbasis OVOP. Kampoeng Relawan akan berperan sebagai jembatan. Dengan semboyan “selalu ada yang lebih baik”, jembatan itu dapat bermanfaat. (bersambung)