KILAS DI BALIK AKSI RELAWAN PMI 3 DESEMBER 2013 = BAGIAN II

Image

Ada korelasi positif antara gerakan Relawan PMI di masa perang kemerdekaan dan saat ini. Pertama, relawan PMI adalah kaum terpelajar yang memiliki jiwa kemanusiaan dan nasionalisme sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari keberadaan relawan PMI dalam barisan pemuda/pemudi di jaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Demikian pula ketika proklamasi dan masa-masa genting di awal usianya, Bangsa Indonesia harus bertahan hidup dari upaya penjajahan kembali oleh bangsa atau persekutuan bangsa asing. Relawan PMI bergabung dengan laskar-laskar perjuangan yang kemudian melebur jadi sebuah kekuatan besar dalam wadah Tentara Nasional Indonesia. Kedua, di masa damai, Relawan PMI adalah kekuatan utama dan roh organisasi. Bukan sekadar agen perubahan yang kemudian “tenggelam” dalam situasi status quo.

Di masa merebut dan menegakkan kemerdekaan tersebut, relawan yang lebih sering disebut sebagai anggota atau petugas PMI banyak dilakukan oleh kaum perempuan karena para lelaki menjadi kombatan (anggota pasukan tempur). Meski demikian, ada juga diantara anggota/petugas PMI di masa itu berperan ganda secara terbatas dalam tugas kemiliteran sebagai mata-mata, menggeledah penumpang kendaraan umum khususnya kereta api dan mengumpulkan senjata beserta pelurunya bagi laskar perjuangan yang diikutinya. Pada kesatuan Tentara Pelajar yang semua anggotanya dari para pelajar sekolah menengah seringkat SMP/SMA, petugas PMI masuk dalam jajaran Staf Khusus baik yang putri maupun putra. Satu diantaranya adalah Kunto Wibisono yang saat itu menempati markas kota Purworejo. Kelak, beliau dikenal sebagai dosen filsafat do Universitas Gadjahmada Yogyakarta dan Rektor Universitas 11 Maret Surakarta (UNS).

Pergerakan Relawan PMI di era reformasi yang menjadikan kekuatan politik (partai politik) jadi “panglima” mulai terasa gaungnya setelah sejumlah relawan menyebut diri sebagai RPI (Relawan Palangmerah Indonesia). Mereka sebenarnya adalah relawan yang sangat berdedikasi bagi organisasi PMI. Senantiasa menjaga sikap mandiri dan netral sesuai prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang diadopsi sebagai core value PMI. Karena keteguhan sikap itu, sebagian Pengurus Pusat yang kemudian merembet ke daerah menganggapnya sebagai rombongan liar (romli). Meski demikian, justru merekalah yang ketika terjadi bencana besar semacam tsunami Aceh datang dan bertugas sebagai relawan kemanusiaan atas nama PMI lebih dulu ketimbang petugas resmi yang dikirim oleh daerah-daerah di bawah kordinasi Pengurus Pusat. Tiga orang diantaranya adalah inisiator atau pegiat keberadaan payung hukum bagi PMI sebagai perhimpunan nasional yang menerima mandat dari pemerintah Republik Indonesia serta Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Mereka adalah Kristobal (DKI Jakarta) dan Titus serta terakhir Sapta (DIY) telah mendului kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dedikasi dan militansi Relawan PMI untuk #RUUKepalangmerahan tak pernah hilang meski dihalangi dengan beragam cara. Apalagi sejak Tragedi Trisakti 13-14 Mei 1998 yang menawaskan Elang Surya Lesmana dan kasusnya dipetieskan dalam bingkai “kasus politik” oleh para pejabat politik yang menguasai Negara di lembaga-lembaga formal baik pemerintah dan terutama di DPR RI. Kematian tragis Elang adalah tumbal atau korban sia-sia bagi Gerakan Reformasi yang hasilnya lebih banyak dinikmati oleh para petinggi di kedua lembaga formal tadi.

Kasus Elang menginspirasi munculnya RUU Lambang yang digagas oleh Pemerintah dari hasil kajian Pusat Studi Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Universitas tempat kejadian perkara tertembak matinya seorang Relawan PMI yang tengah bertugas sebagai relawan dan mengenakan atribut PMI. Kasus hukum yang dipolisisasi untuk kepentingan kekuasaan. Karena, kasus ini dapat menjadi insiden internasional jika terus diperkarakan lewat jalur hukum pidana sebagai pelanggaran HAM berat. Proses pembahasan RUU Lambang yang menghabiskan waktu secara sia-sia selama 12 tahun berakhir kebuntuan (dead lock) karena arogansi dan kepongahan orang-orang yang menikmati keuntungan dari para korban sia-sia seperti Elang.

Dalam situasi yang berbeda, #RUUKepalangmerahan yang digagas oleh DPR RI hampir mengalami “nasib” serupa dengan RUU Lambang jika Relawan PMI tidak melakukan gerakan terancana yang salah satu puncaknya adalah Aksi Relawan PMI se Indonesia di Gedung DPR RI pada Selasa, 3 Desember 2013. Sebenarnya, aksi ini bukan spontanitas sebagaimana sering dipahami oleh banyak Relawan PMI. Karena, begitu mendapat informasi bahwa RUU Lambang mengalami jalan buntu, “gerakan perlawanan” mulai digalang dengan aksi pengumpulan tanda tangan dukungan dari berbagai daerah seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Diawali di Kabupaten Bogor, aksi ini terus bergulir ke berbagai wilayah. Jawa Tengah dicatat sebagai provinsi yang paling pasif meski salah satu motor penggeraknya berasal dari provinsi yang di jaman Orde Baru dianggap sebagai “barometer politik nasional”.

Aksi 3 Desember 2013 adalah sebuah puncak kegeraman Relawan PMI terhadap perilaku sektarian dan sok kuasa dari para politisi di DPR RI yang ada di Panitia Khusus #RUUKepalangmerahan. Hal ini dengan sangat mudah dapat ditangkap dari berbagai sikap dan pernyataan mereka ketika beraudiensi dengan perwakilan Relawan PMI yang dikordinasi dari Relawan PMI Markas Kota Jakarta Selatan, Andi Gumilar dan Alvis Syamsi dari Jakarta Pusat. Keduanya adalah Relawan PMI yang sangat berdedikasi bagi organisasinya. Militansi keduanya menguat ketika bergabung di RPI dan dipelihara sampai sekarang. Bahkan, Andi Gumilar mampu mengkondisikan Markas Kota Jakarta Selatan sebagai pusat komando gerakan. Apalagi dengan dukungan penuh dari Pengurus inti, Ketua (Bapak Dadang Masduki) dan Sekretaris (Bang Moch. Adnan) yang dengan jelas dan tegas berani mengambil risiko apapun.

Catatan sejarah yang tak pernah akan kami lupakan adalah pertemuan 31 Oktober 2013 di Ruang Sekretaris PMI Kota Jakarta Selatan. Dengan gaya Betawi yang khas, hangat dan bersahabat, Bang Adnan mempertemukan kami : Fitria Sidiqah dan Deni Prasetyo (Markas Pusat PMI), Seto Handoko (Bantul), Mudji HS (Jakarta Pusat), Andi Gumilar (Jakarta Selatan) dan saya. Kedatangan kami adalah mengklarifikasi berita terakhir yang diposting oleh Fitria di grup social media Kampoeng Relawan. Selaku wakil PMI dalam setiap pembahasan dengan pemerintah maupun DPR RI, Fitria Sidiqah dengan sangat gamblang menjelaskan proses pembahasan #RUUKepalangmerahan yang potensial mengalami “nasib” sama dengan RUU Lambang. Karena rasa tanggung jawab kepada bangsa dan Negara serta mengingat telah banyak korban meninggal dari Relawan PMI ketika bertugas membawa nama organisasi. Sementara itu, Pengurus Pusat selaku penentu kebijakan nasional organisasi PMI tidak memberi dukungan maksimal atas upaya yang dilakukan dirinya bersama Kepala Markas Pusat. Nada bicara yang tersirat sangat tinggi, menandakan kekesalan hatinya atas sikap orang-orang yang semestinya mampu berbuat lebih dibanding relawan yang tak punya posisi tawar penting dalam pengambilan keputusan strategis organisasi dan sering diperlakukan diskriminatif ketika situasi dianggap “aman dan terkendali (business is usual)”. Di akhir pertemuan, kami bersepakat untuk mendiskusikan situasi aktual yang sebenarnya telah masuk tahap genting atau gawat darurat. 

Meski tidak dilakukan secara formal, seolah telah menjadi tradisi, masing-masing pribadi mengambil dan melakukan peran yang mampu dilakukan sesuai kapasitasnya. Pola kerja tim memang merupakan kebiasaan yang terjadi pada pekerjaan lapangan. Relawan PMI yang memiliki kapasitas tertentu memberikan kontribusi tertentu pula. Dari masing-masing kontributor kemudian diakumulasikan sebagai kekuatan dalam melakukan aksi di lapangan.

Kesimpulan awal tentang situasi aktual proses pembahasan #RUUKepalangmerahan yang dibuat pada pertemuan 31 Oktober 2013 di Markas Jakarta Selatan kemudian disosialisasikan kepada kalangan terbatas agar tidak kehilangan fokus dalam satu forum diskusi (chatting) kelompok di Kampoeng Relawan. Ada dua pemikiran besar yang berkembang. Pertama, melakukan tekanan kepada Ketua DPR RI melalui pengiriman pesan singkat (sms) dalam jumlah besar dan bergelombang sebagai pengingat (alert) bagi Dr. Marzuki Alie atas pernyataan yang disampaikan kepada Relawan PMI di arena TKN V Malang akhir Juni 2013 yang lalu. Teknik yang telah diperhitungkan sebagai schock theraphy ternyata cukup efektif. Terbukti dari pernyataannya di depan para relawan yang datang ke Gedung Nusantara II Lantai 11 pada Selasa, 3 Desember 2013. Dengan alasan memakai ponsel lama dan satu-satunya (?), alat itu jadi nyangkut (hang) dan tak berfungsi untuk sementara waktu. Bahkan dengan nada marah yang tertahan, dengan alasan sama bahwa nomor ponsel miliknya juga digunakan secara umum untuk menampung aspirasi seluruh warga masyarakat, maka diharapkan cara pengiriman pesan secara missal agar tidak terjadi lagi.

Opsi kedua adalah melakukan audiensi ke Panitia Khusus #RUUKepalangmerahan dengan atau tanpa pendampingan dari Pengurus Pusat. Di sinilah kata kuncinya. Jika Pengurus Pusat yang akan kami minta informasi perkembangan dan upaya-upaya yang telah dilakukan bersedia mendampingi, maka kita berjalan bersama demi organisasi. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya maka Relawan PMI akan bergerak sendiri dengan segala risikonya. Opsi ini sebenarnya merupakan pilihan terbaik karena akan mengembalikan kepercayaan relawan kepada pengurus selaku penanggung jawab organisasi secara formal dan legal. Minimal menurut AD/ART PMI dan aturan umum tentang penanggung jawab dalam suatu organisasi berbadan hukum.

Pada opsi kedua, kami berbagi tugas dengan Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan yangmenyatakan dukungan penuh sejak diberitahu secara lisan dan dimintakan ijin menggunakan fasilitas untuk pergerakan Relawan PMI melalui Andi Gumilar. Baik Ketua maupun Sekretaris beberapa kali menyatakan hal itu kepada kami sewaktu bertemu informal. Bahkan saya sering berseloroh dengan Bang Adnan, bahwa selama kami tidak ”diusir”, Markas Jakarta Selatan merupakan rumah kedua. Yang pertama tentu di rumah masing-masing.

Komitmen Pengurus PMI Jakarta Selatan tidak hanya menyediakan fasilitas minimal seperti kebanyakan pengurus di kabupaten/kota lain dalam kapasitas kunjungan relawan luar daerah secara informal. Tapi maksimal, dari tempat (khususnya ruang rapat pengurus, aula dan ruang KSR), kendaraan dan lain-lain. Bahkan kami sangat sering dijamu makan pagi, siang maupun malam. Selain itu, semua orang baik Pengurus, Staf, relawan dan orang-orang yang ada di Markas Jakarta Selatan memperlakukan kami dengan sangat terhormat, ramah dan bersahabat. Suasana yang dibangung persis di rumah atau kampung halaman sendiri.

Peran Bang Adnan sangat beragam. Mulai dari wakil tuan rumah, komunikator bagi jajaran pengurus di sekitar DKI Jakarta dan peserta audiensi dilakukan oleh beliau dengan senang. Sejauh yang kami tahu, Bang Adnan selalu mengkomunikasikan kehadiran kami kepada Bapak H.M. Muas selaku Pengurus PMI Pusat Bidang Relawan. Upaya yang tidak sekali saja dilakukan. Jadi, lebih dari cukup upaya kami untuk memberitahu dan tidak dimungkinkan mengundang baik informal, apalagi secara formal. Bukan karena takut atau sungkan, tapi untuk menjaga suasana gerakan tetap berlandaskan kemandirian dan kesukarelaan.

Perubahan besar terjadi ketika Alvis Syamsi memberitahu kepada teman-teman yang telah berkumpul di aula Markas Jakarta Selatan pada 22 November 2013 sekitar jam 8 malam. Pesan singkat yang ia kirim ke Pak Marzuki Alie tentang keinginan kami bertemu beliau di DPR RI dijawab positif sesuai rencana yaitu tanggal 3 Desember 2013. Jawaban ini diteruskan ke ponsel Pak Muas yang dibalas dengan pembicaraan. Intinya, Pengurus Pusat atau minimal beliau akan mendampingi kunjungan Relawan PMI ke Ketua DPR RI untuk menanyakan kesanggupan beliau di TKN V Malang 27 Juni 2013 yang lalu. Dari sini kami mulai mengatur caranya. Eko Legok (Sleman) banyak memberi masukan penting malam itu selain Fitri, Seto, Deni, Dodi, Alvis dan Andi. Sementara itu, Achy Setiadi (Bekasi) menyatakan kesanggupan untuk menyediakan ”tanda khusus” bagi peserta aksi dalam jumlah cukup. Aksi yang selanjutnya disebut ”konspirasi hati” tetap dipelihara sebagai aksi murni Relawan PMI se Indonesia secara mandiri dan suka rela. Relawan di wilayah Jabodetabek merupakan inti kekuatan dan didukung oleh perwakilan dari sejumlah provinsi.

Iklan

KILAS DI BALIK AKSI RELAWAN PMI 3 DESEMBER 2013 – BAGIAN I

Mewakili Relawan PMI se Indonesia menyatakan sikap di depan Ketua DPR RI

Mewakili Relawan PMI se Indonesia menyatakan sikap di depan Ketua DPR RI

Relawan PMI adalah sekelompok manusia Indonesia yang memiliki beberapa penampilan. Di masa aman dan damai, tampilan yang mengemuka adalah sosok manusia penuh kasih dan sayang kepada sesama di bidang kesehatan umum semisal pertolongan pertama (dulu disebut PPPK, hanya bidang penanganan kecelakaan), perawatan keluarga dan lain-lain. Sementara itu, ketika menghadapi situasi khusus dalam penanganan bencana maupun konflik sosial atau bersenjata (perang), tampilannya akan berubah jadi manusia yang seolah sangat berani menyongsong maut. Menghampiri aliran lahar panas atau berjalan di antara hujan peluru adalah konsekuensi tugas evakuasi dan/atau menolong korban di lokasi bencana letusan gunung berapi atau medan perang. Itulah gambaran umum tentang Relawan PMI berdedikasi (istilah lain untuk menggantikan kata militan ). 

Mengikuti perjalanan teman-teman Relawan PMI bagi organisasinya bisa terjadi di segala suasana.  Pada suasana biasa mungkin tak banyak hal yang menarik perhatian. Tapi dalam suasana khusus, banyak sekali hal tak terduga muncul secara spontan dan membawa suasana kejiwaan yang khas dan mungkin akan menjadi kenangan seumur hidup. Itulah yang saya rasakan saat menerima berita dari rekan Relawan PMI dari Surabaya, dr. Seno Suharyo, meneruskan informasi dari anggota Tim Advokasi PMI Pusat untuk RUU Lambang: Fitria Sidiqah. Intinya, karena terjadi kebuntuan pembahasan (deadlock), RUU Lambang bagi PMI yang merupakan inisiatif Pemerintah RI tak dapat diteruskan proses legalisasinya di DPR RI pada akhir tahun 2011 atau awal 2012. 

Kemudian muncul #RUUKepalangmerahan yang merupakan inisiatif DPR RI pada akhir tahun 2012. Membaca situasi tersebut, kami berdiskusi cukup mendalam tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses yang dirasa akan mengalami situasi serupa dengan inisiatif Pemerintah RI sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang sebagian diantaranya telah menjadi dasar hukum formal. Yaitu UU No. 59 tahun 1968 tentang tanda pelindung bagi dinas kesehatan TNI dan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Sementara itu, yang berfungsi sebagai tanda pengenal justru belum ada. Akibatnya, banyak penyalahgunaan lambang oleh pihak-pihak yang tak kompeten tanpa sanksi hukum yang jelas dan tegas baik oleh pemerintah selaku penyelenggara negara maupun PMI yang merupakan perhimpunan nasional kepalangmerahan yang diakui pemerintah melalui Kepres No. 25 tahun 1950. 

Kesadaran yang muncul dari pemikiran jernih dan nurani yang dalam, mendorong kami segera menginisiasi gerakan dukungan tanda-tangan sebagai gerakan moral seluruh warga masyarakat Indonesia yang dimulai dari lingkungan internal organisasi PMI, khususnya relawan se Indonesia. Respon pertama muncul dari sdr. Abidin yang lebih dikenal sebagai Kang Bidin dari PMI Kabupaten Bogor dan diwujudkan sebelum peringatan HUT PMI ke 67, 15 September 2012. Gerakan ini menggelinding bak bola salju yang kian membesar ke segala penjuru. Anggota TSR PMI Kota Banjarmasin, Hafiludin (Hafil Dayak) menggelindingkan di wilayah Indonesia Timur. Terutama pulau Kalimantan dan sekitarnya. Gayung bersambut, di pulau Dewata digalang oleh Edi Suprayitno (KSR PMI Kabupaten Badung). Sementara itu, pulau Jawa yang menjadi sentral kegiatan justru merespon dengan sangat lambat. Mungkin terkendala faktor kultural, ewuh pekewuh (sungkan) yang tidak proporsional. 

Bola salju tadi terus membesar dan menuju satu titik bernama Silaturahmi Relawan PMI Media Sosial se Indonesia di Markas PMI Kabupaten Bantul, 24 – 26 Mei 2013. Hadir perwakilan relawan dari berbagai wilayah : Sumatera (diwakili Bengkulu dan Sumatera Selatan), Jawa (semua provinsi kecuali Banten), Bali dan Kalimantan.  Yang menarik dari pertemuan ini adalah munculnya kesadaran dan kesamaan persepsi tentang pentingnya Relawan PMI sebagai ujung tombak organisasi dalam mencapai tujuan PMI masa depan yang lebih baik. Beberapa relawan dari DKI yang juga menjadi staf di PMI Pusat memberi gambaran cukup gamblang tentang keadaan PMI yang tengah berjalan. Baik Deni Prasetyo, Rahmat maupun Dodi Kiting menguatkan gambaran tentang perlunya pembenahan secara signifikan agar PMI dapat berfungsi sesuai khitahnya selaku Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia.

Diskusi yang lebih intensif pasca silaturahmi Bantul terus berlanjut di berbagai media sosial. Baik di grup-grup facebook, twitter, blog, chatting  maupun milis.  Ketika proses diskusi tengah memasuki tahap intensif, ada musibah kecil dari seseorang yang mengaku pemilik grup Voltage sebagai grup diskuksi utama di facebook. Akibatnya, sejumlah orang yang semula merasa cukup nyaman berdiskusi di grup ini kemudian menyatakan diri mundur secara beramai ramai kepada saya. Secara kebetulan, saya telah membuat sebuah grup bernama Reuni Relawan Gempa Bantul yang kemudian diubah menjadi Kampoeng Relawan. Penamaan itu bukan tanpa sengaja, tapi dengan kesadaran bahwa mengahadirkan suasana kampung yang aman, tenteram dan damai sangat diperlukan untuk  mengikat kembali anggota forum diskusi konstruktif bagi organisasi PMI yang lebih baik di masa depan. 

Para inisator yakni Tri Sugiarto dan Suhartadi (Semarang); Seno Suharyo, Rudi Winarto “Bom Doank” dan Ken Aditya (Surabaya), Musytarif Muhammad (Tulungagung); Edi Suprayitno (Doaku Palestina – Bali); Eko Legowo (Eko Legok – Sleman) dan Seto Handoko (Bantul); Iskandar Akbar (Rere Kampret ) dan  Bambang Widodo dari Palembang; Suwandi (Dang Adi – Bengkulu); Mashur Yadi (Bang Yadi Al Ghoribi – Pangkalpinang); Ahmad Misno (Bang Misno-Banjar); Muksinun (Kota Jogja); Deni P, Rahmat Arif dan Dodi Kiting (Jakarta) serta saya mulai melanjutkan proses diskusi sersan dan intensif (konstruktif dan solutif) di grup Kampoeng Relawan sampai sekarang.

Satu diantara beberapa ciri utama manusia Indonesia sejatinya adalah cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Hal ini nampak sangat jelas ketika ada upaya dari manapun asalnya, dalam bungkus apapun atau dalam kondisi yang bagaimanapun akan “menjajah”. Perlawanan maksimal pasti terjadi baik dengan cara konstruktif maupun destruktif. Itulah yang terjadi ketika Relawan PMI se Indonesia merasakan suasana “penjajahan” dalam proses pembahasan RUU Lambang yang merupakan  inisiatif Pemerintah dan kini berganti nama menjadi #RUUKepalangmerahan sebagai inisiatif DPR RI. 

Pameran kekuasaan politik yang dilakukan oleh beberapa partai di DPR menyebabkan kebuntuan pembahasan (dead lock) RUU Lambang. Banyak yang tahu tentang 7 Prinsip Dasar dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Terutama Prinsip Kesatuan yang hanya membolehkan satu lambang untuk satu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah saja. Semua tanda atau lambang ini tidak ada kaitan sama sekali dengan agama apapun sebagaimana yang sering dimanipulasi untuk mengumpulkan dukungan dari satu faktor rentan psikologi massa di Indonesia yakni sentimen sektarian. Khususnya sekelompok orang yang senang memanfaatkan kerentanan ini untuk mereguk keuntungan bagi kelompoknya saja. Karena pada dasarnya Islam itu agama yang rahmatan lil ‘alamin. Membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi manusia. Apalagi hanya sekelompok orang yang menganut haluan politik secara kaku dan kasar. Tiada kelemahlembutan yang meneladani dari perilaku rosul Muhammad SAW. Apalagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pergerakan Relawan PMI memang jauh dari kepentingan pribadi. Masuknya Andi Gumelar dan Alvis Syamsi dari DKI Jakarta sejak di Temu Karya Nasional V (TKN) Relawan PMI di Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang Jawa Timur 23 – 28 Juni 2013 membuat suasana menjadi lebih dinamis. Keduanya adalah orang-orang yang berdedikasi (baca: sangat militant) dengan mengabdikan lebih dari setengah umurnya untuk PMI tanpa imbalan apapun. Bahkan sebaliknya, seperti kebanyakan relawan yang mendedikasikan dirinya untuk gerakan kemanusiaan melalui organisasi PMI, kami senantiasa menjaga kemandirian dan kenetralan. Karena hanya omong kosong jika bicara tentang kemanusiaan tapi melalaikan kedua hal yang sifatnya sangat pribadi itu. Itulah cara kami memaknai kesukarelaan yang sejatinya bersumber dari Allah ta’ala, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Di arena nasional itu, nama Kampoeng Relawan mendapat apresiasi cukup tinggi baik dari peserta dari seluruh penjuru tanah air Indonesia, Panitia maupun Pengurus Pusat (Markas Besar) PMI, terutama dari Ketua Bidang Relawan, Bapak H.M. Muas, SH pasca acara stand up volunteer 2 .

Momen nasional lima tahunan ini memang lebih banyak menghadirkan jembatan informasi dan komunikasi baru yang selama ini terkendala oleh berbagai hal teknis maupun non teknis. Yang biasa atau luar biasa. Seperti kata pepatah ”tiada rotan, akarpun jadi”. Kesadaran pribadi atas pentingnya kebersamaan menjadikan sesuatu yang semula dianggap mustahil akhirnya mampu diwujudkan dengan segala konsekuensinya. Itulah ”undangan atau surat tugas” yang biasa kami kantongi setiap kali datang ke berbagai peristiwa penting yang dilaksanakan oleh PMI. Formalitas bukan halangan besar untuk hadir. Apalagi di basecamp Kampoeng Relawan yang berada di luar arena. Dan salah satu tujuan kehadirannya adalah mengakomodasi jiwa kesukarelaan para peninjau maupun penggembira dari berbagai wilayah di dalam dan luar Pulau Jawa.  Dua provinsi yakni Kalimantan Selatan dan Bali adalah rombongan besar dengan masing-masing membawa sekitar 20 personil Korps Sukarela (KSR) perguruan tinggi dan umum. 

Setiap momen adalah gerakan dan setiap gerakan akan punya sedikitnya satu tujuan. TKN V adalah monentum kebangkitan (kembali) Relawan PMI dalam mengawal perjalanan organisasi PMI di masa depan agar lebih baik. Pengalaman buruk kegagalan pengesahan RUU Lambang yang diinisiasi Pemerintah RI karena masuk jalan buntu pembahasan (deadlock) adalah sebuah pelajaran berharga yang tidak boleh terjadi pada perjalanan #RUUKepalangmerahan yang diinisiasi oleh DPR RI. PMI memang tak perlu ”bertransaksi” karena bukan pedagang apapun. Juga tak berpolitik sectarian. Politik PMI sebagai bagian Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah politik kemanusiaan yang tak kenal dominasi atau diskriminasi.

Relawan PMI bukan sekadar agen perubahan, tapi roh organisasi PMI sejak jaman pra kemerdekaan sampai sekarang. Ketika mendampingi para syuhada kemerdekaan Bangsa Indonesia, relawan PMI baik yang bergabung dalam laskar-laskar perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan. Maupun yang membentuk kesatuan-kesatuan mandiri sebagai wujud nyata peran aktifnya bagi masa depan negeri jajahan yang bernama Indonesia saat ini. PMI adalah bagian dari sejarah nasional, bukan ormas atau LSM jejadian yang banyak  berdiri pasca reformasi dengan “ mengambil untung” dari hasil jerih payah orang lain.   Jika ada yang salah dalam perjalanan PMI akhir- akhir ini, sebagian besar penyebabnya adalah perilaku sektarian orang-orang yang tidak dengan suka rela memelihara amanat organisasi. 

Relawan PMI merasa terpanggil untuk meluruskan kembali jalan organisasi yang telah dibelokkan untuk kepentingan lain di luar tujuan utama organisasi PMI selaku Perhimpunan Nasional yang memegang mandat sejarah kebangsaan Indonesia dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulu di masa perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agutus 1945 oleh Soekarno – Hatta, relawan PMI akan menjaga konsistensi peran dalam membantu pemerintah selaku penyelenggara negara RI. Kesetiaan relawan PMI hanya kepada tujuan organisasi. Bukan kepada orang seorang atau sekelompok orang yang ada di dalam organisasi. Apalagi jika keberadaannya menjadi benalu dan kontra produktif. Relawan PMI tak pernah takut mati!Pandawa Relawan PMI se Indonesia Beraksi 1Pandawa Relawan PMI se Indonesia Beraksi di DPR RI