PAHAMI KEJENGKELAN RELAWAN PMI

Aksi tanda tangan darah Fitri

Kalau kita cermati berbagai komentar Relawan PMI di banyak media sosial dalam dua-tiga tahun terakhir nampak sekali nada kejengkelan yang berkepanjangan. Pertama jelas kepada pengurus di berbagai tingkat organisasi yang berasal dari kalangan birokrasi dan politisi yang tidak pernah mencoba pahami seluruh sisi kehidupan PMI selain urusan bulan dana dan pemanfaatan fasilitas pemerintah. Dan terakhir adalah kepada partai-partai politik yang telah “menghianati” amanat para pekerja kemanusiaan yang dalam menjalankan mandat negara selaku Perhimpunan Nasional maupun gerakan kemanusiaan universal (Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah) acapkali berhadapan dengan ancaman maut.

 

Kejengkelan kepada para politisi sebenarnya telah berlangsung sejak proses pembahasan RUU Lambang yang digagas oleh Pemerintah RI dalam menindak-lanjuti hasil kajian Pusat Studi Hukum Universitas Trisakti Jakarta bekerjasama dengan PMI Pusat. Satu faktor utama dalam kajian ini bermula dari kasus penembakan Elang Mulya Lesmana, seorang mahasiswa universitas tersebut dan Relawan PMI yang tengah bertugas. Sementara itu, dalam konstruksi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus segera dikuatkan dengan Undang-Undang. Sayang sekali, proses politik di DPR RI yang berlangsung sekitar 11 tahun sejak 2000 berakhir buntu karena melewati batas waktu masa tugas 2004 – 2009 dan 2009 – 2012 ketika tidak terjadi kesepakatan bulat. Pada proses ini, Relawan PMI sebagai jantung dan ujung tombak PMI masih berusaha menahan diri.

 

Bahkan, ketika #RUUKepalangmerahan diajukan oleh Badan Lesgislasi DPR RI mengganti RUU Lambang mulai dibahas dan banyak suara nyinyir anggota DPR RI yang berkomentar di media massa yang memberi kesan kepada publik bahwa lambang PMI dikultuskan, Relawan PMI meski semakin jengkel dengan sikap kekanakan itu tetap menahan diri. Begitu pula dengan aksi 3 Desember 2013 yang kurang diminati media massa pandang dengar (TV). Kedatangan 521 Relawan PMI mewakili lebih dari 2.150.000 orang dari seluruh wilayah Indonesia menemui Ketua DPR RI  juga masih dalam suasana menahan diri. Tetap mengedepankan sikap beradab sebagai perwujudan prinsip-prinsip dasar Gerakan dan kepatuhan pada hukum positif di Indonesia. Satu-satunya ekspresi kejengkelan dinyatakan dengan menyebut angka 10.000 orang Relawan PMI se Indonesia siap menagih janji Ketua DPR RI yang telah menyatakan akan mengganti Ketua Pansus #RUUKepalangmerahan jika tak segera bersidang menyelesaikan hal-hal yang tidak prinsipiil dalam masa persidangan ke 3 atau terakhir yang telah dimulai sejak tanggal 15 Januari 2014 lalu.

 

Sambil menunggu itikad baik dari Ketua DPR RI maupun seluruh anggota Pansus #RUUKepalangmerahan yang sebagian besar telah mendengar secara langsung pendapat dan keluh kesah Relawan PMI dalam proses audiensi 5 – 18 Desember 2013, proses konsolidasi kekuatan Relawan PMI terus berlangsung. Termasuk ketika menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai lokasi bencana di tanah air. Satu hasilnya adalah seruan agar memelihara dengan sungguh-sungguh Prinsip Dasar Kenetralan dalam pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang. Seruan yang disampaikan secara karikaturis nampak pada gambar di bawah ini. Dari keterangan yang dilampirkan dalam gambar tadi jelas sekali bahwa Relawan PMI telah mengambil sikap !

Kenetralan dlm pileg 2014 1Ilustrasi/Kartunis: Syamsul Arifin (TSR PMI Provinsi Bali) 

Keterangannya adalah:

Menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, adalah kesadaran bagi kita sebagai anggota PMI untuk menjaga kenetralan, agar PMI tetap dihormati, dipercaya dan dihargai oleh semua pihak.

 

Mengingatkan:

Penggunaan yang tidak tepat yaitu penggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak.

 

Pihak yang berhak (seperti anggota PMI) menggunakan fasilitas yang berlambang palang merah namun dimanfaatkan di luar tugas-tugas kepalangmerahan, kepentingan pribadi atau melakukan aktivitas yang bisa meruntuhkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun damai.

 

Mohon dipahami oleh semua karena ini demi kemanusiaan.

 

Sikap tadi adalah satu dari banyak puncak kejengkelan Relawan PMI terhadap proses politik yang tak lagi mengindahkan adab. Siap pasang badan dan mengambil risiko tertinggi (ada yang mengistilahkannya dengan perjuangan sampai titik darah penghabisan). Dan barisan yang militan kian meluas, sekalian melakukan mitigasi jika proses politik bagi #RUUKepalangmerahan akan mengalami hal serupa RUU Lambang.

 

Karena itu, ketika sebagian anggota DPR RI yang tengah membahas RUU Lambang yang kemudian mengalami jalan buntu setelah tidak tercapai kesepakatan politik bertamasya ke Denmark dan Turki dengan alasan studi banding sikap relawan PMI masih menahan diri meski kian sulit melepas kejengkelan atas “kebodohan yang terpelihara” itu. Sebagaimana kita, masyarakat awam tahu, bahwa studi banding ke luar negeri lebih banyak menjadi ajang wisata gratis tanpa maslahat. Menghamburkan uang rakyat untuk memuaskan syahwat pribadi di balik alasan politiknya.

 

Terlalu banyak contoh yang bisa diberikan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Relawan PMI tak pernah gentar menghadapi risiko maut sebesar apapun dari jaman ke jaman. Memang tidak semua, tapi mayoritas Relawan PMI yang berpegang teguh pada tujuan organisasi dapat dipastikan sebagai militan dalam pengertian umum. Apa artinya ? Di sinilah suasana batiniah yang ingin digambarkan sesuai judul tulisan di atas.

 

Seorang Tutur Priyanto yang bergabung sebagai anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kabupaten Bantul sekitar setahun sebelum Gempa Bumi yang berpusat di pantai Selatan Jogja berkekuatan 5,9 SR pada 27 Mei 2005 terjadi, adalah seorang mantan anggota Resimen Mahasiswa dan komandan Banser NU di wilayahnya. Dengan latar belakang itu, ia bukan orang yang asing dengan dunia kemiliteran dalam kadar tertentu. Ia juga tahu akan resiko ketika memutuskan naik ke rumah mBah Maridjan sang  juru kunci Gunung Merapi yang fenomenal itu untuk membujuk dan membawanya menjauh dari aliran lahar panas yang terus mengalir deras dari puncak gunung berapi teraktif di dunia tersebut.

 

Almarhum Tutur Priyanto adalah satu dari ratusan, bahkan ribuan Relawan PMI militan yang sangat faham dengan segala risiko tugas dan konsistensi memelihara sikap sebagai suka relawan organisasi kemanusiaan yang menjalankan mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Karena kecintaan pada organisasi mendorong para relawan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Realitas ini telah terjadi sejak jaman perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan sampai sekarang.

Iklan

Antara Kucing dan Rayap – Bagian I

Tulisan ini terinspirasi oleh tulisan serupa dari blog Bumen Priben. Sang Penulis bukan orang sembarangan. Ia pernah jadi wartawan Wawasan, koran sore yang sepertinya ikut tergerus waktu dengan semakin banyaknya pilihan media online. Pernah jadi Ketua KPU Kabupaten Kebumen di masa Rustriningsih jadi bupatinya. Dan sekarang sebagai petinggi di stasiun televisi lokal, Ratih TV yang kian merana dan merintih karena Pemerintah dan DPRD Kab. Kebumen enggan memelihara kehidupan media pandang dengar ini yang begitu menggelegar di awal operasional. Dia, Kholid Anwar, sosok unik di kancah permedia-massaan yang rambutnya kian memerak entah karena banyak berpikir atau memang sudah jatahnya begitu.

 

Dari banyak tulisan yang sebagian besar bernada sarkastik, satu judul yang menarik adalah:Antara Wakil Rayat dan Rayap-Mana Lebih Jahat intinya bercerita tentang pesimisme dirinya tentang proses politik dalam pemilu 9 April 2014 mendatang. Menurut pandangannya,  mengharap wakil rakyat yang terpilih di pemilu nanti sebagai representasi suara rakyat suara Tuhan, sama saja dengan orang berdoa sambil menenggak miras. Ya..memang ada sebagian orang memercayai teori Weber yang sangat terkenal ini. Vox populi vox dei. Bila seorang mantan Ketua KPU Kabupaten saja menyimpulkan demikian, bagaimana dengan masyarakat awam ?

 

Berdoa dan berusaha adalah upaya maksimal manusiawi. Berdoa kepada Sang Maha Pencipta, Allah SWT adalah sebuah refleksi ketidakberdayaan manusia di hadapan Khalik. Dengan berdoa, manusia berharap mendapat kemudahan jalan dalam usaha yang sedang atau akan dijalaninya. Ada adab, sopan santun atau tata cara berdoa. Yang terbaik adalah dilakukan dengan tulus ihlas, dari hati terdalam dan di segenap suasana sadar dan kepasrahan. Jika dalam berdoa sambil menenggak miras , minuman keras yang mengurangi atau bahkan menghilangkan kesadaran, bukan hanya menghalangi terkabulnya doa itu. Tapi juga mengisyaratkan ketidak-mampuan dirinya mengendalikan hawa nafsu, emosi, menunjukkan kepicikan dan seterusnya.

 

Menyerahkan urusan orang banyak (maslahat) kepada orang-orang seperti itu tidak hanya konyol. Juga membiarkan kerusakan berlangsung tanpa kendali atau sanksi apapun. Tidak keliru perumpaan yang dipakai adalah rayap. Binatang pengerat ini sangat dikenal memiliki kemampuan yang sulit dicegah jika telah masuk dan memakan batang kayu sekuat jati sekalipun. Pelan tapi pasti kehancuran terjadi, cepat atau lambat. Dan perilaku politisi yang menghuni lembaga-lembaga publik telah banyak membuktikannya. Tak kurang di lembaga ”super” Mahkamah Konstitusi yang menyeret Akil Muhtar masuk bui Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.

 

Kasus Akil Muhtar hanya sebuah puncak kecil fenomena gunung es korupsi di lembaga-lembaga formal kenegaraan. Dengan posisinya sebagai orang pertama di sebuah superbody yang dapat membuat sebuah produk Undang-Undang tak laku atau dikoreksi pada bagian khusus, tentunya menguatkan gambaran awam bahwa tak ada lagi lembaga negara baik eksekutif, yudikatif dan khususnya legislatif yang tak ada ”rayapnya”.

 

Selain rayap yang banyak berkeliaran di dalam tubuh lembaga-lembaga kenegaraan itu, pemilu legislatif kali ini nampaknya juga akan banyak dihuni oleh ”kucing garong” yang tak segan melukai tuan atau orang di sekitarnya. Pepatah seperti beli kucing dalam karung adalah banyaknya wajah-wajah asing lingkungan yang menyalonkan dirinya sebagai balon pileg, bakal calon pemilihan umum anggota badan legislatif. Seseorang yang tak pernah menyapa tetangga dekatnya, entah karena faktor apa atau bagaimana, tiba-tiba memajang diri dengan senyum manis berbalut baju parpol pengusungnya. Gambaran seperti ini masih lebih baik ketimbang balon pileg yang sama sekali asing alias tidak pernah dikenal lingkungan sekitar, apalagi publik.

 

Fenomena kucing dan rayap dalam pileg sebenarnya telah terjadi sejak dasawarsa terakhir. Munculnya artis dan public figur dari dunia hiburan maupun olahraga sebenarnya bukan hal luar biasa jika mereka telah menyiapkan diri di ”dunia keras” yang penuh intrik dan benturan kepentingan ini. Uang dan popularitas seolah menjadi alasan utama mereka terjun ke dunia politik praktis. Jadi, soal kapasitas pribadi sebagai pembawa aspirasi warga masyarakat sangat perlu dipertanyakan. Angelina Sondakh adalah satu contoh kecil ketidakberdayaan mantan Putri Indonesia yang pernah menjadi duta budaya dan pariwisata bangsa di kancah pergaulan internasional akhirnya kandas dalam kasus Hambalang. Jika seorang Angelina saja dapat terjerumus atau menjerumuskan diri dalam kubangan lumpur korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi jargon Gerakan Reformasi  dengan sejumlah kasus tragis dan tak tertangani (X Files), bagaimana tidak dengan orang-orang yang latar belakangnya diragukan ? Itulah sebagian sisi carut marut negeri ini yang digerogoti ”para rayap”.

Gambar