Beramal, Fotomu Akan Terpampang di Bis

Gambar

Hingga saat ini PMI dapat mengumpukan 2,5 juta kantong darah/tahun. Sedangkan kebutuhan darah menurut WHO adalah 2% dari jumlah penduduk, berartidibutuhkan 4,8 juta kantong per tahun untuk Indonesia.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibentuklah program “Potret untuk kehidupan” sebuah kerjasama antara Palang Merah Indonesia dan Kitabisa.co.id.
Melalui program ini publik dapat bergotong-royong membantu PMI membeli 1 unit bus donor darah yang akan digunakan untuk menambah pasokan darah PMI.

Bus Unit Donor Darah ini akan membantu PMI dalam meningkatkan jumlah stokdarah di Indonesia, terlebih pada masyarakat perkotaan dimana kepadatan jam kerja akan menyulitkan masyarakat jika harus bersusah payah mendonor pada Posko PMI. Adanya bus ini akan memudahkan PMI untuk menjangkau masyarakat luas.

Jika selama ini bus donor darah milik PMI dihiasi logo perusahaan, melalui kampanye ini logo tersebut akan digantikan dengan ribuan foto donatur yang melakukan donasi minimal Rp.100.000. Itulah kenapa kampanye ini bernama Potret untuk Kehidupan, karena di bus donor darah ini akan ada potret kamu yang telah memberi kehidupan untuk orang lain.

Gambar

GambarGambar

Ujian Berat Pemimpin Indonesia Pasca Pemilu 2014

Di tengah maraknya warna-warni bendera kontestan pemilu legislatif, ada satu cerita sedih dari ujung Barat tanah air Indonesia. Tepatnya ibukota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Banda Aceh. Kisah hampa seorang gadis Raisa Kamila yang menolak jadi Indonesia. Dengan bahasa yang sangat tertata, ia bercerita betapa Indonesia yang dilihat di layar kaca, dibaca dalam beragam buku sejarah, didengar dari celoteh teman-teman sebaya dan entah apa lagi, tak membuatnya merasa jatuh cinta kepada tanah lahirnya. Nada kecewa begitu dalam, seolah tak ada harapan lagi untuk menjadi Indonesia. Pihak yang menjadi alasan kekecewaannya adalah pemerintah yang tak mampu menyejahterakan rakyatnya. 

 

Jika pandangan seorang gadis seperti Raisa mungkin masih dianggap emosional, maka gambaran anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dengan isi serupa tentu tak bisa dianggap remeh. Dalam satu alinea, beliau menuturkan hal sebagai berikut:

” Masyarakat di hampir seluruh wilayah negeri ini, terutama di daerah Timur dan Tengah, apalagi yang berada di sisi terdepan dan perbatasan, umumnya tidak merasakan jangkauan tangan pemerintah. Apalagi perhatian presiden. Sampai-sampai, sebagian besar penduduk mengatakan presiden mungkin lebih sibuk dengan dirinya sendiri atau hal besar di Jakarta dan mereka telah terbiasa oleh hal itu”.

 

Selain dua pandangan yang telah menjadi rahasia umum di atas, ada lagi sebuah hasil analisis dari mantan Kepala Badan Intelejen Strategis (BaIS) yang dengan gamblang menggambarkan betapa ringkihnya praktik hukum di Indonesia. Akibat dari ketidak-tegasan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya, semua proses dan hasil Pemilu baik legislatif maupun presiden batal demi UUD 1945. Kutipan panjangnya adalah :

 

Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

 

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

 

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI. Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Karena itu, TNI punya alasan kuat untuk melakukan kudeta konstitusional atas hasil Pemilu 2014

 

Kondisi faktual yang berlaku selama masa reformasi ini banyak memberi gambaran yang sangat jelas bahwa lembaga legislatif di semua tingkat kewilayahan seringkali menumbuhkan bibit perpecahan horisontal maupun vertikal. Cara atau praktik politik sekterian yang mendulukan kepentingan kelompok atau golongan selalu dipertontonkan dalam masa-masa pemilu seperti sekarang ini. Bahkan, banyak usaha melanggar hukum yang sengaja dihadirkan saat-saat kampanye legislatif maupun presiden dan kepala daerah. Misalnya melanggar aturan lalu lintas, melakukan perusakan lingkungan dengan memasang alat peraga kampanye di pepohonan dan sarana umum dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum di masa kampanye cenderung sangat rendah.

 

Gerakan reformasi yang seharusnya merupakan alasan kuat untuk mengembalikan posisi negara yang mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 akhirnya tak lebih sebagai wahana balas dendam. Praktik Ken Arok-isme yang berlumur darah justru dihidupkan lagi dari Senayan. Rasa tanggung jawab atas keutuhan negara Republik Indonesia tak lagi menjadi dasar berpijak dalam mengambil berbagai keputusan politik. Hal serupa juga terjadi di pemerintahan yang dikuasai oleh sekte-sekte politik. Akibatnya, cerita yang digambarkan oleh Raisa dan GKR Hemas dianggap angin lalu. 

 

Wajar sekali mantan Kepala BaIS memberi peringatan keras akan potensi pengambil-alihan paksa secara militer oleh TNI yang memiliki legitimasi kuat atas ancaman integritas negara-bangsa Indonesia. Dan jika ini yang terjadi, bukan hanya gerakan masyarakat madani (sipil) yang selama ini berusaha kuat agar tidak terjadi pengulangan atas kekuasan negara di tangan militer  mengutuk para politisi di DPR dan semua partai politik sebagai penghianat bangsa Indonesia. Tetapi segenap warga, khususnya yang selama ini merasa dianak-tirikan oleh beragam sebab. 

 

Pemilu kali ini bukan lagi ajang yang tepat untuk mengumbar syahwat politik seperti periode sebelumnya. Apatisme dan sinisme publik yang cenderung memuncak dalam beberapa tahun terakhir atas perilaku congkak, pongah dan biadab karena tak lagi mengindahkan aturan hukum positif dan khususnya etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat mungkin mencapai titik nadirnya pada pemilu kali ini. Masyarakat tak lagi bisa dibohongi dengan iklan-iklan politik yang narsistik dan memuakkan. Apalagi dengan iming-iming uang receh 10 – 100 ribu rupiah.     

 

 

Ancaman integritas kebangsaan kita sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah akibat praktik politik sektarian yang merajalela di semua lembaga negara. Sistem politik yang dibangun dan dilaksanakan pasca 1998 semakin menjauhkan dari semangat kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selain korupsi yang telah merebak ke segala sisi kehidupan dan berdampak negatif yang lebih luas serta strategis, banyak upaya sistematis lain yang nampaknya baru disadari setelah tingkat kerusakannya sangat tinggi. Wajar jika seorang Djuyoto Suntani meramalkan Indonesia akan pecah menjadi 17 bagian wilayah pada tahun 2015, apapun sebutannya. Gejalanya memang sudah nampak dan cenderung menguat.

 

Sebenarnya potensi disintegritas nasional telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Di masa revolusi, usaha kudeta pernah coba dilakukan oleh Batalyon 10 di ibukota RI saat itu, Yogyakarta. Beberapa saat kemudian muncul pemberontakan PKI di Madiun 1948, Angkatan Perang Ratu Adil di Sulawesi serta DI/TII di Jawa Barat dan sebagainya. Semua percobaan kudeta tadi gagal karena masih bisa diatasi dengan semangat revolusi kemerdekaan yang menyala. Sayangnya, ketika Indonesia mendapat kesempatan memperbaiki dirinya karena “ketiban rejeki” minyak bumi, para pemimpin saat itu (Orde Baru) justru tengah asyik dengan dirinya. Ketahanan nasional kita yang dibangun dengan fondasi kebinekaan justru dieliminasi dengan pendekatan militeristik yang melemahkan sendi-sendi dasar berkehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ujung Barat Indonesia padam karena dihantam tsunami 2004. Sementara itu, Organisasi Papua Merdeka di Ujung Timur justru masih menyala sampai sekarang. 

    

Masalah ketahanan nasional di masa reformasi justru kian dilemahkan oleh para penerima amanat. Yakni partai-partai politik yang lahir dari banyak peristiwa berdarah: Sabtu Kelabu (27 Juli 1995) di sekitar kantor pusat DPP PDI, Tragedi Trisakti serta Semanggi I dan II. Disebut hanya sebagai pegantian baju karena sebenarnya dilakukan para pemain lama yang berganti baju warna-warni. Tak ubahnya bunglon yang hidup dari benalu. 

 

Akibat terbesar dari praktik politik sektarian yang menghebat pada dasawarsa terakhir, semua unsur utama ketahanan nasional Indonesia kian melemah. Ketahanan ideologi negara yang berdasar Pancasila berusaha sekuat tenaga ingin diganti dengan ideologi yang mengatasnamakan agama oleh PKS dengan menyebar isu pemberlakuan kembali Piagam Jakarta, misalnya. Ketika isu ini tak mendapat respon positif dari umat muslim pada umumnya, mereka berubah haluan jadi nasionalis dengan menggandeng paduan suara kampanye PKS dari gereja Ende ??? Yang lebih hebat tentunya sikap koepig ( ndableg /tambeng – Jawa) seorang Ansory Siregar yang masih bersikukuh menjegal #RUUKepalangmerahan dengan terus berupaya memasukkan hal-hal yang bertentangan dengan tatanan (konstruksi) hukum nasional dan etika pergaulan internasional. 

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia – Bagian 4

Gambar

Ada kesamaan pandangan antara pengamat ekonomi Faisal Basri dan Direktur Pembinaan SMA, Harris Iskandar tentang pentingnya mengubah paradigma pendidikan di Indonesia ke depan. Yakni pendekatan input yang bertumpu pada faktor sekolah yang berlaku selama ini menjadi pendekatan output yang mengembangkan kadar (tingkat) kemampuan baca, tulis, hitung dan pemecahan masalah. Hal yang sama juga dipaparkan oleh Harris dengan dukungan data yang cukup rinci di sini.  Dengan gaya khas pejabat yang gemar membuat singkatan, Direktur Pembinaan SMA ini mengungkapkan keadaan yang perlu dipakai sebagai bekal mencari kerja yaitu calistungtik (baca – tulis – hitung dan TIK). 


Banyak pihak telah mengingatkan kita semua bahwa satu peristiwa besar yang sudah di ambang pintu adalah pemberlakuan tatanan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Dari semua indikator yang dipaparkan sebagai faktor berpengaruh (impact factors), kita kalah jauh dibanding dua negeri jiran yang banyak dihuni oleh para diaspora Indonesia yakni Singapura dan Malaysia. Dari data yang dipaparkan BPS di sini , evaluasi UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dan  hasil survey ketenaga-kerjaan OECD  mengisyaratkan bahwa  kondisi dunia pendidikan di Indonesia secara umum memerlukan perhatian khusus. Rekomendasi Harris Iskandar  di sumber sama dengan yang ada di atas, bahwa ” 
kunci sukses untuk mempersiapkan warga negara di abad 21 ini adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan menengah “ (The Economist, 2013) bukan dengan model by pass .                                                   

 

AFTA dan MEA sudah di depan mata, bahkan sangat mungkin telah memasuki kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Semestinya tak perlu lagi ada keributan semacam ini. Kurikulum 2013 hampir mustahil dihapuskan, tetapi masih ada sedikit waktu untuk memperbaiki banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Jangan hanya karena ingin mengejar obsesi Generasi Emas yang menjadi dasar pemikiran munculnya kurikulum ini. Kelemehanan institusional di lingkungan internal kementerian pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) yang tidak memberi ruang bagi improvisasi dan pengembangan kapasitas non administratif para guru juga harus dijalankan secara simultan.

 

Memperbaiki citra pendidikan tak cukup dengan penyesuaian atau penggantian kurikulum dan “mendewakan sistem penilaian berbasis TIK”. Karena subyek dan obyek pendidikan adalah manusia masa depan. Bukan manusia sekarang yang sarat dengan muatan kepentingan sektarian. Berdasarkan data statistik maupun kenyataan yang terjadi di lapangan, dunia pendidikan di Indonesia tertinggal di hampir semua aspek. Untuk mengantisipasi MEA yang akan berlaku mulai tahun depan saja kita akan mengalami banyak kesulitan teknis, khususnya strategis.

 

Dari semua hal yang terpetakan, kunci utama adalah pada pemimpin nasional maupun lokal. Pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang diprediksi tak akan mengubah secara mendasar peta politik nasional yang masih sarat dengan praktik politik sektarian  karena sekitar 90% calon adalah anggota DPR periode 2009 – 2014. Kondisi yang tak lebih baik juga akan terjadi di pilpres 2014. 

 

Meski gambaran umum masih sangat buram, ada satu hal kadang kala dilupakan dan tak masuk akal. Ketika situasi terjepit dan sangat dilematis, sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia, selalu muncul orang atau sekelompok orang yang mampu menyelamatkan bangsa dari kehancuran peradaban. Dan itu diharapkan dari kalangan pendidikan. Semoga.        

Mengenal Beberapa Keluarga Ex Pelajar/ Mahasiswa Pejuang Kemerdekaan

 

Gambar

Logo ini menggambarkan bahwa Tentara Pelajar adalah kaum terdidik

Selama ini warga masyarakat mungkin hanya mengenal Keluarga ex Pelajar/Mahasiswa Pejuang Kemerdekaan dari nama jalan Tentara Pelajar yang ada di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa. Memang tidak salah dan demikian yang terjadi. Ada banyak nama yang digunakan untuk sebutan Pelajar/Mahasiswa Pejuang Kemerdekaan, diantaranya adalah Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Bagian Pertahanan yang dibentuk setelah Kongres Kongres Pemuda Pelajar se Jawa 25 September 1945 di Yogyakarta dan Kongres Pelajar Indonesia di Madiun, 1 – 5 Januari 1945. Pada Kongres di Madiun, terjadi perubahan besar dalam susunan pengurus IPI yang semula diketuai Anto Sulaiman (mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta) digantikan oleh Tatang Mahmud. Sementara itu, Bagian Pertahanan yang kemudian dikenal sebagai Pasukan IPI diketuai oleh Suyitno.

 

Pada tanggal 17 Juli 1946 diadakan apel besar di markas Tentara Keamanan Rakyat di daerah Pingit Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Jenderal dokter Moestopo. Apel ini adalah pendaftaran ulang bagi para pelajar yang akan mengikuti latihan dasar kemiliteran  di Akademi Milter Kotabaru Yogyakarta (sekarang kompleks RST/DKT dan bangunan di sekitar Gedung Pamungkas Kridosono) selama dua minggu. Materi latihan adalah baris-berbaris, pengenalan senjata ringan, ilmu medan, taktik serangan dan pertahanan. Komandan kadet adalah Polly Sulistyanto. Jumlah anggotanya satu Seksi dan dibagi beberapa Kompi yang berasal dari berbagai Sekolah Menengah di Yogyakarta. Mereka sering disebut sebagai angkatan pertama dan satu diantaranya adalah Sri Daruni (SMA C Yogyakarta) yang kemudian diangkat sebagai Kepala Staf Putri pada Markas Pusat Pelajar di Tugu Kulon.

 

Sebagai ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar yang didatangi oleh banyak pelajar dari luar Jawa. Mereka ada yang sebelumnya telah melakukan penghimpunan kekuatan seperti Pelajar Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Flores dan lain-lain. Dalam hal kelaskaran, Pelajar Sulawesi yang lebih dikenal dengan sebutan PERPIS diketuai oleh Tadjuddin yang kemudian gugur sebagai bunga bangsa dalam Pertempuran Sidobunder-Puring-Kebumen pada 1 dan 2 September 1947.

 

Adanya maklumat Pemerintah tanggal 5 Oltober 1945, IPI Bagian Pertahanan dibagi menjadi 3 Resimen yang membawahi wilayah Jawa Timur, Tengah dan Barat serta satu batalyon khusus zeni (Tentara Genie Pelajar/TGP).

1.     Resimen A di Jawa Timur menggunakan nama Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan pasukannya disebut mas TRIP . Nama ini kemudian jadi nama jalan di daerah Ketintang Surabaya. Mereka dibagi 5 batalyon untuk wilayah Mojokerto (Yon 1000), Madiun (2000), Kediri (3000), Jember (4000) dan Jember (5000).

2.     Resimen B dibagi menjadi 5 batalyon juga yaitu Yon 100 (Solo), 200 (Pati), 300 (Yogyakarta), 400 (Cirebon) dan 500 (Pekalongan). Nama yang digunakan adalah Tentara Pelajar.

3.     Resimen C dibagi jadi 4 batalyon: I s.d IV dengan nama Tentara Pelajar Siliwangi.

 GambarGambar

Selain itu, ada beberapa nama/kesatuan yang muncul di berbagai wilayah, terutama Jawa Tengah dan dikenal dengan TP SA/CSA (Salatiga dan sekitarnya), Laskar Kere (Solo), mas TP dan TP IMAM (Banyumas), TP Kedu Utara (Magelang dan Temanggung), TP Kedu Selatan (Purworejo, Kebumen dan Wonosobo) dan lain-lain.

 

Penetapan Presiden No 1 tanggal 2 Januari 1948 yang disempurnakan pada 4 Mei 1948, seluruh kekuakatan Pelajar/Mahasiswa Pejuang Kemerdekaan masuk ke Brigade XVII TNI.

Adanya Putusan Menteri Pertahanan RI No. 193/MP/1950 tanggal 9 Mei 1950, seluruh jajaran Brigade XVII TNI didemobilisasi dengan dua pilihan (a) melanjutkan karir militer atau (b) kembali ke bangku sekolah/kuliah. Dengan demikian, sejak saat itu tak ada lagi nama kesatuan : Brigade XVII TNI.

 

Pada awal dasawarsa 1970, para ex anggota Brigade XVII membentuk paguyuban dan keluarga besar. Beberapa nama yang cukup dikenal diantaranya adalah :

a)     Paguyuban III – 17 yang diketuai oleh Martono (komandan Detasemen III/ Batalyon 300, mantan Meneteri Transmigrasi)

b)     Paguyuban/ Keluarga Besar TGP (Hartawan)

c)     Keluarga Besar TP SA/CSA (Masyhuri)

d)     Paguyuban ex TP Kedu Selatan (Imam Pratignyo, Subiyono, Imam Subechi)

e)     Keluarga Besar ex TP Detasemen II Solo

f)      Keluarga Besar ex TP Kedu Utara

g)     Keluarga Besar ex TRIP Jawa Timur

h)     Paguyuban Keluarga Besar Pelajar/Mahasiswa Pejuang Kemerdekaan (PKB-PPK) dan lain-lain. 

 

Dari berbagai nama tersebut, nampaknya Paguyuban III – 17 adalah perkumpulan ex anggota Brigade XVII TNI yang sering mengadakan kegiatan pembangunan monumen, pemberian nama jalan, pembangunan sarana / prasarana sosial masyarakat semisal pembangunan bak penampungan air minum di Temanggung, Balai Desa di Sidobunder Kecamatan Puring Kebumen dan sebagainya.

Selain itu pernah muncul nama perkumpulan generasi muda : Tunas Patria (III-17), Taruna Patria (II-17), Tunas ex TP Kedu dan lain-lain nama yang mungkin saja belum diketahui oleh penulis.

 

Pada tahun 2004, penulis pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di Temanggung atas undangan keluarga besar ex TP Kedu Utara. Saat itu, pakde Wahyu Sukotjo (kalau tidak salah sebut nama), sesuai amanat Musyawarah Nasional Paguyuban III 17 di Gedung Pertemuan Akmil Magelang  yang intinya adalah ada upaya terorganisasi untuk melestarikan nilai-nilai kejuangan Tentara Pejar dalam wadah Tunas Patria Ganesha Pratama (TPGP). Yang diberi tugas melakukan kordinasi adalah Ketua Tunas Patria Kab. Temanggung (lupa nama). Namun perkembangan selanjutnya tak ada lagi kabar berita yang jelas. Sementara itu, saya telah aktif kembali di PMI sampai sekarang.

 

Meski demikian, saya punya kenangan khusus ketika bertemu Pakde Hartawan yang menyempatkan diri dalam sebuah pertemuan kecil di rumah keluarga Agus (putra alm. P. Achadi-Purworejo) daerah Jetis, dekat STM I, pada tanggal 17 Januari 1988. Di sana berkumpul sejumlah generasi muda ex Brigade XVII dari Detasemen II (Yoyok dan Yanti), Koko dan beberapa lainnya yang telah lupa namanya. Pakde Hartawan menyambut baik kegiatan ini meski untuk memastikan pertanyaan kritis dari Agus tentang “masa depan” generasi penerus ex Brigade XVII tak dijawab dengan jelas.

 

Secara kebetulan, adanya media sosial seperi Facebook, Twitter, Blog dan lain-lain kemudian menautkan kembali pribadi dan keluarga yang terpisah karena berbagai faktor. Harapan Pakde Wahyu Sukotjo maupun para pelaku lain untuk tetap melestarikan nilai-nilai perjuangan Pelajar/ Mahasiswa Pejuang Kemerdekaan tentu saja menjadi sebuah keniscayaan. Semoga.

Gambar

Monumen Palagan Sidobunder

Monumen Palagan Sidobunder

Monumen ini dibangun oleh Paguyuban III -17 di Desa Sidobunder Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Terletak di pertigaan jalan di depan Balai Desa Sidobunder. Monumen dan Balai Desa diresmikan secara bersamaan sebagai tanda penghargaan Keluarga Besar ex Tentara Pelajar kepada masyarakat di sekitar lokasi pertempuran 1 – 2 September 1947 yang menyebabkan gugurnya 24 anggota Tentara pelajar pada tanggal 12 Pebruari 1984.

Bencana dan Bancinya Para Pemimpin

Gambar

Bencana memang bukan kuasa manusia untuk mengaturnya. Sebagai mahluk yang diberi anugerah lebih dibanding mahluk lain, manusia dilengkapi dengan akal dan hati nurani. Jika akal tak mampu lagi menjangkau rahasiaNya dibalik segala peristiwa di jagad raya ini, hati nurani mestinya yang mengemuka. Itulah sejatinya kehidupan.

Indonesia sudah lama sekali dikenal sebagai wilayah rawan bencana. Alam yang beraneka rupa di satu sisi mengundang pesona, dan sebaliknya menyimpan potensi kerusakan yang sulit diatasi jika terjadi. Selain dilintasi jalur gunung berapi yang membujur di sepanjang kepulauan besar dan kecil, di atas atau dibawah permukaan tanah, tiba-tiba aktif tanpa tanda awal dan sebagainya. Faktor alam ini jelas merupakan potensi bencana. Ditambah dengan perilaku manusia yang kian hari semakin tak bersahabat dengan alam dan lingkungan potensi itu menjadi semakin besar dan terbuka.

 

Selain faktor alam yang senantiasa memberi tahu adanya peringatan akan kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan, faktor manusia adalah kunci bagi upaya mengurangi tingkat risiko bencana alam. Sejauh ini, tingkat kerusakan alam karena faktor intrinsiknya sudah cukup besar. Tetapi, tingkat kerusakan alam yang disebabkan ulah manusia justru lebih besar dan berdimensi luas. Terutama dalam dasawarsa terakhir, banyak sekali perilaku pemimpin di semua lini, baik pusat maupun daerah yang tak lagi mempertimbangkan dengan saksama semua potensi kerusakan akibat bencana. Mereka terlalu asyik dengan diri sendiri dan kelompok-kelompok kecilnya. Sehingga mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan strategis.

 

Satu bukti kuat hilangnya nurani kemanusiaan para pemimpin yang berada di jajaran pemerintah dan DPR khususnya adalah pengabaian atas kewajiban bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 untuk segera mengundangkannya sebagai bagian utama dalam konstruksi hukum nasional. Sudah cukup banyak tulisan saya tentang hal ini. Terakhir mengangkat kejengkelan relawan PMI kepada pengurus organisasi PMI dan parpol karena tak ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan hal-hal yang tidak prinisip dalam peroses pengundangan #RUUKepalangmerahan.

 

Ketidak-jelasan sikap para pemimpin menumbuhkan sikap militansi para relawan PMI sulit dibendung. Pada kadar tertentu, hal ini mungkin tidak membahayakan keselamatan orang banyak mengingat bahwa, bagaimanapun wujud kejengkelan itu,  nurani mereka telah terbentuk dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang begitu dalam. Meski begitu, mereka tetap manusia biasa yang setiap saat dapat berubah sikap menjadi tak terkendali. Karena banyak diantaranya yang telah diperlakukan diskriminatif oleh pengurus PMI di berbagai tingkat organisasi. Tidak hanya di daerah, tapi juga sampai di pusat.

 

Dengan meningkatnya derajat tekanan akibat ketidak-jelasan sikap para pemimpin itu, militansi yang semula dapat diarahkan pada sikap-sikap positif sangat mungkin menjadi tindakan destruktif. Inilah yang sangat berbahaya. 

#pantangtugastaktuntas

TEAM ADVOKASI HONG KONG KUNJUNGI ERWIANA

Bangsa Indonesia memang telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 melalui perjuangan panjang dan menimbulkan korban tak ternilai dengan takaran logika apapun. Kini, justru dijajah oleh bangsa sendiri terutama oleh sekte-sekte yang menguasai berbagai sisi kehidupan, Buruh migran atau TKI mestinya diperlakukan sebagai manusia yang berderajat sama. Jangan bedakan dengan Diaspora Indonesia yang telah meraih sukses. Apapun dalihnya, perbudakan jelas melanggar kaidah agama dan negara. Sebagai warga bangsa dan generasi penerus pelajar pejuang kemerdekaan (ex Tentara Pelajar), saya dukung upaya Buruh Migran Indonesia atau pihak manapun yang memperjuangkan makna kemerdekaan. Khususnya dalam hal menjunjung tinggi perikemanusiaan dan peri keadilan.

fendyrahayu

Siaran Pers 25 Februari 2014
Juru Bicara Team Advokasi Kasus Erwiana di Indonesia
– Iwenk Karsiwen, ATKI-Indonesia (081281045671) 
– Antik Pristiwahyudi, IMWU-Indonesia (082244193737)

“TEAM ADVOKASI HONG KONG KUNJUNGI ERWIANA”

Tiga anggota Team Advokasi Hong Kong berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, untuk melihat secara langsung kondisi Erwiana Sulistyaningsih dan menyiapkan dia untuk persidangan yang akan diselenggarakan di Hong Kong pada tanggal 25 Maret 2014 mendatang. Mereka berkunjung dari tanggal 24 – 26 Februari 2014.

Delegasi Hong Kong tersebut terdiri dari Cynthia Tellez (Direktur Mission for Migrant Workers/MFMW), Isabel Chang (Program Officer Mission for Migrant Workers/MFMW) dan Eni Lestari (Koordinator Komite Keadilan Untuk Erwiana dan Seluruh PRT). 

“Team Advokasi Hong Kong telah bertemu dan menjelaskan kepada keluarga, kuasa hukum dan kami tentang perkembangan kasus pidana dan perdata yang melibatkan Erwiana di Hong Kong” jelas Antik Pristiwahyudi dari IMWU-Jakarta.

Menurut Ms. Cynthia Tellez, Erwiana adalah korban dan saksi bagi kasus kriminal yang diajukan…

Lihat pos aslinya 442 kata lagi

PAHAMI KEJENGKELAN RELAWAN PMI

Aksi tanda tangan darah Fitri

Kalau kita cermati berbagai komentar Relawan PMI di banyak media sosial dalam dua-tiga tahun terakhir nampak sekali nada kejengkelan yang berkepanjangan. Pertama jelas kepada pengurus di berbagai tingkat organisasi yang berasal dari kalangan birokrasi dan politisi yang tidak pernah mencoba pahami seluruh sisi kehidupan PMI selain urusan bulan dana dan pemanfaatan fasilitas pemerintah. Dan terakhir adalah kepada partai-partai politik yang telah “menghianati” amanat para pekerja kemanusiaan yang dalam menjalankan mandat negara selaku Perhimpunan Nasional maupun gerakan kemanusiaan universal (Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah) acapkali berhadapan dengan ancaman maut.

 

Kejengkelan kepada para politisi sebenarnya telah berlangsung sejak proses pembahasan RUU Lambang yang digagas oleh Pemerintah RI dalam menindak-lanjuti hasil kajian Pusat Studi Hukum Universitas Trisakti Jakarta bekerjasama dengan PMI Pusat. Satu faktor utama dalam kajian ini bermula dari kasus penembakan Elang Mulya Lesmana, seorang mahasiswa universitas tersebut dan Relawan PMI yang tengah bertugas. Sementara itu, dalam konstruksi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus segera dikuatkan dengan Undang-Undang. Sayang sekali, proses politik di DPR RI yang berlangsung sekitar 11 tahun sejak 2000 berakhir buntu karena melewati batas waktu masa tugas 2004 – 2009 dan 2009 – 2012 ketika tidak terjadi kesepakatan bulat. Pada proses ini, Relawan PMI sebagai jantung dan ujung tombak PMI masih berusaha menahan diri.

 

Bahkan, ketika #RUUKepalangmerahan diajukan oleh Badan Lesgislasi DPR RI mengganti RUU Lambang mulai dibahas dan banyak suara nyinyir anggota DPR RI yang berkomentar di media massa yang memberi kesan kepada publik bahwa lambang PMI dikultuskan, Relawan PMI meski semakin jengkel dengan sikap kekanakan itu tetap menahan diri. Begitu pula dengan aksi 3 Desember 2013 yang kurang diminati media massa pandang dengar (TV). Kedatangan 521 Relawan PMI mewakili lebih dari 2.150.000 orang dari seluruh wilayah Indonesia menemui Ketua DPR RI  juga masih dalam suasana menahan diri. Tetap mengedepankan sikap beradab sebagai perwujudan prinsip-prinsip dasar Gerakan dan kepatuhan pada hukum positif di Indonesia. Satu-satunya ekspresi kejengkelan dinyatakan dengan menyebut angka 10.000 orang Relawan PMI se Indonesia siap menagih janji Ketua DPR RI yang telah menyatakan akan mengganti Ketua Pansus #RUUKepalangmerahan jika tak segera bersidang menyelesaikan hal-hal yang tidak prinsipiil dalam masa persidangan ke 3 atau terakhir yang telah dimulai sejak tanggal 15 Januari 2014 lalu.

 

Sambil menunggu itikad baik dari Ketua DPR RI maupun seluruh anggota Pansus #RUUKepalangmerahan yang sebagian besar telah mendengar secara langsung pendapat dan keluh kesah Relawan PMI dalam proses audiensi 5 – 18 Desember 2013, proses konsolidasi kekuatan Relawan PMI terus berlangsung. Termasuk ketika menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai lokasi bencana di tanah air. Satu hasilnya adalah seruan agar memelihara dengan sungguh-sungguh Prinsip Dasar Kenetralan dalam pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang. Seruan yang disampaikan secara karikaturis nampak pada gambar di bawah ini. Dari keterangan yang dilampirkan dalam gambar tadi jelas sekali bahwa Relawan PMI telah mengambil sikap !

Kenetralan dlm pileg 2014 1Ilustrasi/Kartunis: Syamsul Arifin (TSR PMI Provinsi Bali) 

Keterangannya adalah:

Menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, adalah kesadaran bagi kita sebagai anggota PMI untuk menjaga kenetralan, agar PMI tetap dihormati, dipercaya dan dihargai oleh semua pihak.

 

Mengingatkan:

Penggunaan yang tidak tepat yaitu penggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak.

 

Pihak yang berhak (seperti anggota PMI) menggunakan fasilitas yang berlambang palang merah namun dimanfaatkan di luar tugas-tugas kepalangmerahan, kepentingan pribadi atau melakukan aktivitas yang bisa meruntuhkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun damai.

 

Mohon dipahami oleh semua karena ini demi kemanusiaan.

 

Sikap tadi adalah satu dari banyak puncak kejengkelan Relawan PMI terhadap proses politik yang tak lagi mengindahkan adab. Siap pasang badan dan mengambil risiko tertinggi (ada yang mengistilahkannya dengan perjuangan sampai titik darah penghabisan). Dan barisan yang militan kian meluas, sekalian melakukan mitigasi jika proses politik bagi #RUUKepalangmerahan akan mengalami hal serupa RUU Lambang.

 

Karena itu, ketika sebagian anggota DPR RI yang tengah membahas RUU Lambang yang kemudian mengalami jalan buntu setelah tidak tercapai kesepakatan politik bertamasya ke Denmark dan Turki dengan alasan studi banding sikap relawan PMI masih menahan diri meski kian sulit melepas kejengkelan atas “kebodohan yang terpelihara” itu. Sebagaimana kita, masyarakat awam tahu, bahwa studi banding ke luar negeri lebih banyak menjadi ajang wisata gratis tanpa maslahat. Menghamburkan uang rakyat untuk memuaskan syahwat pribadi di balik alasan politiknya.

 

Terlalu banyak contoh yang bisa diberikan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Relawan PMI tak pernah gentar menghadapi risiko maut sebesar apapun dari jaman ke jaman. Memang tidak semua, tapi mayoritas Relawan PMI yang berpegang teguh pada tujuan organisasi dapat dipastikan sebagai militan dalam pengertian umum. Apa artinya ? Di sinilah suasana batiniah yang ingin digambarkan sesuai judul tulisan di atas.

 

Seorang Tutur Priyanto yang bergabung sebagai anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kabupaten Bantul sekitar setahun sebelum Gempa Bumi yang berpusat di pantai Selatan Jogja berkekuatan 5,9 SR pada 27 Mei 2005 terjadi, adalah seorang mantan anggota Resimen Mahasiswa dan komandan Banser NU di wilayahnya. Dengan latar belakang itu, ia bukan orang yang asing dengan dunia kemiliteran dalam kadar tertentu. Ia juga tahu akan resiko ketika memutuskan naik ke rumah mBah Maridjan sang  juru kunci Gunung Merapi yang fenomenal itu untuk membujuk dan membawanya menjauh dari aliran lahar panas yang terus mengalir deras dari puncak gunung berapi teraktif di dunia tersebut.

 

Almarhum Tutur Priyanto adalah satu dari ratusan, bahkan ribuan Relawan PMI militan yang sangat faham dengan segala risiko tugas dan konsistensi memelihara sikap sebagai suka relawan organisasi kemanusiaan yang menjalankan mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Karena kecintaan pada organisasi mendorong para relawan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Realitas ini telah terjadi sejak jaman perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan sampai sekarang.

Antara Kucing dan Rayap – Bagian I

Tulisan ini terinspirasi oleh tulisan serupa dari blog Bumen Priben. Sang Penulis bukan orang sembarangan. Ia pernah jadi wartawan Wawasan, koran sore yang sepertinya ikut tergerus waktu dengan semakin banyaknya pilihan media online. Pernah jadi Ketua KPU Kabupaten Kebumen di masa Rustriningsih jadi bupatinya. Dan sekarang sebagai petinggi di stasiun televisi lokal, Ratih TV yang kian merana dan merintih karena Pemerintah dan DPRD Kab. Kebumen enggan memelihara kehidupan media pandang dengar ini yang begitu menggelegar di awal operasional. Dia, Kholid Anwar, sosok unik di kancah permedia-massaan yang rambutnya kian memerak entah karena banyak berpikir atau memang sudah jatahnya begitu.

 

Dari banyak tulisan yang sebagian besar bernada sarkastik, satu judul yang menarik adalah:Antara Wakil Rayat dan Rayap-Mana Lebih Jahat intinya bercerita tentang pesimisme dirinya tentang proses politik dalam pemilu 9 April 2014 mendatang. Menurut pandangannya,  mengharap wakil rakyat yang terpilih di pemilu nanti sebagai representasi suara rakyat suara Tuhan, sama saja dengan orang berdoa sambil menenggak miras. Ya..memang ada sebagian orang memercayai teori Weber yang sangat terkenal ini. Vox populi vox dei. Bila seorang mantan Ketua KPU Kabupaten saja menyimpulkan demikian, bagaimana dengan masyarakat awam ?

 

Berdoa dan berusaha adalah upaya maksimal manusiawi. Berdoa kepada Sang Maha Pencipta, Allah SWT adalah sebuah refleksi ketidakberdayaan manusia di hadapan Khalik. Dengan berdoa, manusia berharap mendapat kemudahan jalan dalam usaha yang sedang atau akan dijalaninya. Ada adab, sopan santun atau tata cara berdoa. Yang terbaik adalah dilakukan dengan tulus ihlas, dari hati terdalam dan di segenap suasana sadar dan kepasrahan. Jika dalam berdoa sambil menenggak miras , minuman keras yang mengurangi atau bahkan menghilangkan kesadaran, bukan hanya menghalangi terkabulnya doa itu. Tapi juga mengisyaratkan ketidak-mampuan dirinya mengendalikan hawa nafsu, emosi, menunjukkan kepicikan dan seterusnya.

 

Menyerahkan urusan orang banyak (maslahat) kepada orang-orang seperti itu tidak hanya konyol. Juga membiarkan kerusakan berlangsung tanpa kendali atau sanksi apapun. Tidak keliru perumpaan yang dipakai adalah rayap. Binatang pengerat ini sangat dikenal memiliki kemampuan yang sulit dicegah jika telah masuk dan memakan batang kayu sekuat jati sekalipun. Pelan tapi pasti kehancuran terjadi, cepat atau lambat. Dan perilaku politisi yang menghuni lembaga-lembaga publik telah banyak membuktikannya. Tak kurang di lembaga ”super” Mahkamah Konstitusi yang menyeret Akil Muhtar masuk bui Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.

 

Kasus Akil Muhtar hanya sebuah puncak kecil fenomena gunung es korupsi di lembaga-lembaga formal kenegaraan. Dengan posisinya sebagai orang pertama di sebuah superbody yang dapat membuat sebuah produk Undang-Undang tak laku atau dikoreksi pada bagian khusus, tentunya menguatkan gambaran awam bahwa tak ada lagi lembaga negara baik eksekutif, yudikatif dan khususnya legislatif yang tak ada ”rayapnya”.

 

Selain rayap yang banyak berkeliaran di dalam tubuh lembaga-lembaga kenegaraan itu, pemilu legislatif kali ini nampaknya juga akan banyak dihuni oleh ”kucing garong” yang tak segan melukai tuan atau orang di sekitarnya. Pepatah seperti beli kucing dalam karung adalah banyaknya wajah-wajah asing lingkungan yang menyalonkan dirinya sebagai balon pileg, bakal calon pemilihan umum anggota badan legislatif. Seseorang yang tak pernah menyapa tetangga dekatnya, entah karena faktor apa atau bagaimana, tiba-tiba memajang diri dengan senyum manis berbalut baju parpol pengusungnya. Gambaran seperti ini masih lebih baik ketimbang balon pileg yang sama sekali asing alias tidak pernah dikenal lingkungan sekitar, apalagi publik.

 

Fenomena kucing dan rayap dalam pileg sebenarnya telah terjadi sejak dasawarsa terakhir. Munculnya artis dan public figur dari dunia hiburan maupun olahraga sebenarnya bukan hal luar biasa jika mereka telah menyiapkan diri di ”dunia keras” yang penuh intrik dan benturan kepentingan ini. Uang dan popularitas seolah menjadi alasan utama mereka terjun ke dunia politik praktis. Jadi, soal kapasitas pribadi sebagai pembawa aspirasi warga masyarakat sangat perlu dipertanyakan. Angelina Sondakh adalah satu contoh kecil ketidakberdayaan mantan Putri Indonesia yang pernah menjadi duta budaya dan pariwisata bangsa di kancah pergaulan internasional akhirnya kandas dalam kasus Hambalang. Jika seorang Angelina saja dapat terjerumus atau menjerumuskan diri dalam kubangan lumpur korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi jargon Gerakan Reformasi  dengan sejumlah kasus tragis dan tak tertangani (X Files), bagaimana tidak dengan orang-orang yang latar belakangnya diragukan ? Itulah sebagian sisi carut marut negeri ini yang digerogoti ”para rayap”.

Gambar